Oleh: Rika R. Wijaya (Pemerhati Politik & Sosial)
Baru-baru ini Abdi Negara Nurdin atau yang lebih dikenal Abdee Slank resmi diangkat menjadi Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Pengangkatan gitaris band Slank tersebut dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Telkom yang diselenggarakan pada Jumat (28/5/2021) kemarin. (kompas.com 30/5/2021)
Beberapa pihak menilai bahwa penempatan Abdee Slank sudah cukup tepat. Diantaranya Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa Abdee yang berlatarbelakang seorang seniman bisa dipercaya untuk membantu Telkom dalam membuat konten yang akan dijual kepada masyarakat.
"Sementara Abdi Slank atau Abdi Negara, Pak Erick ini dorong Telkom banyak masuk ke konten. Kita tahu Telkom itu masih belum kuat kontennya dan ini perlu diperkuat ke depannya. Nantinya Abdi ini akan bantu supaya Telkom ini kuat di konten yang dijual ke publik," ujar Arya seperti dikutip Kompas.com dari KompasTV pada Minggu (30/5/2021).
Sementara itu, Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relations Telkom Indonesia Ahmad Reza berkomentar, "Industri digital sangat bersinggungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dari rekam jejak, bisa diketahui bahwa beliau punya perhatian yang besar terhadap masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual," jelas Reza.
Komentar Reza ini didasarkan pada bahwa di samping sebagai seprang seniman, Abdee Slank merupakan Co-Founder Importmusik.com, yaitu perusahaan digital distribusi musik. Di Sisi lain, Abdee pernah menjabat sebagai Tim Pakar penyusunan UU Hak Cipta dan Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
Dari sinilah maka Reza menilai bahwa rekam jejak Abdee cukup sejalur dengan jabatan baru Abdee sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, yang kemudian komentar ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman.
"Sangat tepat, sesuai dengan jejak profesionalitas Abdee," kata Fadjroel Rachman lewat pesan singkat, Minggu (30/5/2021).
Hanya saja, penunjukkan Abdee Slank sebagai Komisaris Telkom tidak bisa dilepaskan dari adanya relasi dalam bentuk dukungan saat pencalonan presiden Joko Widodo dan wakilnya. Pasalnya, Abdee merupakan salah satu personel Slank yang merupakan Band yang dikenal sebagai salah satu pendukung Jokowi bahkan sejak Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 (CNNIndonesia.com).
Fakta ini diperkuat dengan adanya 12 nama lainnya yang diangkat menjadi Komisaris BUMN oleh Erick Thohir (Petinggi di perusahaan BUMN dan Mantan Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019) yang juga mendukung Jokowi dan wakilnya dalam pencalonan sebagai Gubernur DKI Jakarta atau sebagai Presiden Republik Indonesia.
Diantaranya adalah Ahmad Erani Yustika (Sebelum diangkat menjadi komisaris adalah stafsus Jokowi sejak Mei 2018 hingga Oktober 2019), Dini Shanti Purwono (stafsus Jokowi sejak awal periode kepemimpinan Kabinet Indonesia Maju pada Oktober 2019 dan salah satu juru bicara tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin pada kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2019), Bambang Brodjonegoro (Mantan Menteri Riset dan Teknologi), Budiman Sujatmiko (dulu aktif di DPR dari Fraksi PDI Perjuangan).
Selanjutnya Said Aqil (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama yang mana warga NU terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Jokowi), Wishnutama (Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Eko sulistyo (Mantan Tim Sukses Jokowi sejak di Solo, membantu Jokowi memenangkan kursi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI), Gatot Eddy Pramono (Wakapolri Komjen).
Ada pula Fadjroel Rachman (Juru bicara Jokowi), Kristia Budiyarto atau Kang Dede (salah satu relawan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden, Zuhairi Misrawi (Politikus PDI Perjuangan, penulis dan intelektual muda Nahdlatul Ulama, anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dan sebelumnya, ia juga menjadi anggota tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla (JK) pada Pilpres), dan Dyah Kartika Rini (pendiri wadah relawan Jokowi-Ahok Social Media Volunteers atau Jasmev dan sebelumnya menjabat sebagai komisaris di perusahaan pelat merah lainnya).
Dari sekelumit fakta di atas bisa kita saksikan bahwa penunjukkan komisaris BUMN tidak berdasarkan kompetensi, tetapi lebih cenderung kepada pihak-pihak yang memiliki relasi yang erat alias adanya hutang budi kepada pihak-pihak tertentu yang memberikan loyalitasnya kepada rezim saat masih masa pencalonan maupun saat tengah berkuasa.
Jika berdasarkan hal ini penunjukan para komisaris yang menjabat di perusahaan pelat merah, maka pengelolaan negara sesungguhnya bukanlah demi kemaslahatan masyarakat, melainkan demi keuntungan semata dan atas dasar balas budi atas dukungan yang diberikan kepada rezim yang berkuasa.
Sebab berlakunya Sistem Kapitalisme hari ini, yang berasaskan manfaat alias untung rugi memang meniscayakan praktik semacam ini menjamur dan sulit dibendung. Jika kepentingan belum diraih maka akan ditempuh berbagai cara untuk meraih yang menjadi kepentingannya, termasuk dlaam berkuasa dan meraih untung sebesar-besarnya.
Sehingga, jika dengan menempatkan orang-orang yang mendukung kekuasaannya dalam jajarannya mampu menjaga eksisitensi kekuasaan, maka hal ini niscaya dilakukan.
Berangkat dari asas kepentingan inilah maka lingkar korupsi sulit diberantas. Sebab, mereka akhirnya berada pada kepentingan yang sama, yakni berkuasa agar kepentingan-kepentingan pribadi bisa diraih.
Hal ini pula yang meniscayakan kerugian-kerugian senantiasa menimpa publik alias rakyat. Rakyat semakin miskin, sementara para pejabat negara semakin kaya raya. Rakyat sengsara, penguasa sejahtera. Ketimpangan semakin tampak, kesenjangan sosial kian terindera.
Maka bagaimana nasib rakyat yang senantiasa menaruh harapan akan adanya perubahan berarti tatkala ada pergantian posisi jabatan? Jelas, bahwa realita tidak akan pernah berbanding lurus dengan harapan rakyat akan nasib hidup mereka. Sebab, yang rakyat harapkan sesungguhnya masih dalam lingkar asuhan sistem kehidupan yang berasal dari manusia.
Kenyataan bahwa manusia lemah dalam membuat aturan tidak bisa terelakkan. Sebab, manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Dengan demikian, yang seharusnya mengatur manusia bukan manusia itu sendiri, tetapi Allah SWT. Sebab Allah lah yang paling tahu hakikat manusia, bukan manusia itu sendiri.
Jika diserahkan pada manusia, yang terjadi justru kerusakan-kerusakan Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Ar-Rum ayat 41, yakni:
ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
Artinya: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".
