Oleh: Rini Astutik
Pemerhati Sosial
Ibu-ibu makin sering mengeluh belakangan ini akibat harga barang pokok kompak naik semua. Mulai dari harga kerupuk kaleng hingga tahu, tempe, daging sapi,daging ayam,cabai, minyak goreng,bawang merah dan putih,gulapun ikut naik. Belum lagi harga BBM dan LPG non subsidi naik menjadi Rp 15.500 per kg sejak bulan Februari lalu.
Juru Bicara Ikatan Pengusaha Kerupuk DKI Jakarta Kemah Mahmud mengaku terpaksa menaikkan harga kerupuk karena terjepit mahalnya harga minyak goreng. Akibatnya, biaya produksi naik 100 persen. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220420061044-532-786943/waspada-lonjakan-kemiskinan-mengintai-dari-balik-kenaikan-harga-di-ri
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengamati dampak kenaikan harga pangan dan energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, hal tersebut menjadi pukulan bagi daya beli mayoritas masyarakat dan berpotensi menaikkan angka kemiskinan. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38407/t/Andi+Akmal%3A+Angka+Kemiskinan+Meningkat+Akibat+Lonjakan+Harga+Pangan+dan+Energi
Ada sekitar 115 juta kelas menengah dan masih ada ratusan juta rakyat menengah kebawah yang terguncang dengan persoalan kenaikan harga ini. Pemerintah harus cek, dan temukan solusi agar persoalan ini tidak terus berlanjut.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, kini masyarakat telah terpukul dengan sejumlah harga pangan yang masih bertahan di harga tinggi, disisi lain, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen dan kenaikan harga Pertamax, serta Solar non subsidi pun terjadi. Bahkan solar subsidi terjadi kelangkaan padahal BBM ini menjadi andalan transportasi logistik untuk mendistribusi pangan dari sentra produksi ke konsumen.
Persoalan minyak goreng yang merupakan janji pemerintah untuk menyediakan subsidi dengan harga Rp14 ribu hanya isapan jempol belaka. Minyak goreng curah masih terpantau dengan harganya Rp19.875 per kilogram. Sedangkan minyak goreng kemasan premium melimpah di pasar dengan harga hingga Rp50 ribu rupiah per 2 liter.
Akmal menyarankan agar semua komoditas strategis seperti pangan dan energi, mesti pemerintah yang menjadi price leader. Kondisi minyak goreng dimana swasta berkuasa penuh terhadap harga, pemerintah yang memiliki kekuasaan dinilai Akmal tidak mampu mengendalikan pasar yang dikuasai swasta. Seharusnya pemerintah mampu mengendalikan minyak goreng subsidi mulai dari harga hingga ketersediaanya, termasuk distribusinya.
Kondisi saat ini, dapat dipastikan gini rasio meningkat tajam. Yang kekurangan semakin menderita, dan ada sebagian orang yang meningkat kekayaannya akibat pandemi. Tapi pemerintah mesti sadar, bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin makin besar, sehingga perlu keterampilan tingkat tinggi di kabinet pemerintah ini untuk mengatasi persoalan mundurnya kualitas SDM negara kita akibat kemiskinan.
Dalam sistem kapitalis tidak heran jika angka kemiskinan semakin meningkat tajam. Data Badan Ketahanan Pangan (BKP) menunjukkan, banyak keluarga yang menghabiskan lebih dari 65% pengeluarannya untuk kebutuhan makanan pada 2021 Pangsa rumah tangga dengan pengeluaran pangan yang dominan berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan suatu kota atau kabupaten, walaupun ada faktor lain dan beberapa daerah yang berbeda
Lonjakan harga pangan terjadi ketika masih banyak masyarakat yang belum keluar dari kemiskinan akibat kemerosotan ekonomi selama pandemi. Pada September 2021, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,71%, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin bertambah 1,72 juta orang dibandingkan periode yang sama pada 2019.
Wajah buruk kemiskinan tampak jelas terlihat disistem kapitalis seakan-akan bukan sekedar isapan jempol semata. Problematika kemiskinan itu sendiri menjadi sebuah persoalan yang selalu ada disetiap era. Sebab kemiskinan secara struktural ini sangat berdampak luar biasa hal ini dikarenakan ada "kekuatan" yang membuatnya miskin atau dimiskinkan.
Kemiskinan secara struktural ini diakibatkan kesalahan sistem yang digunakan oleh Negara dalam mengatur urusan rakyat. Sementara itu populasi dan kebutuhan manusia terus bertambah didukung lagi dengan makin sulitnya mencari lapangan kerja, makin menambah daftar panjang angka kemiskinan dan sulit dientaskan.
Alhasil, negara dinilai telah gagal dalam meri'ayah rakyatnya. Akibatnya rakyat dipaksa untuk mampu menyelesaikan masalah kemiskinannya sendiri. Inilah bentuk kezaliman yang nyata bagi rakyat. Maka tak heran disistem yang rusak angka kemiskinan semakin banyak.
Hal demikian sangat berbeda dengan Islam. Islam memandang kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan mendasar yang mencakup sandang, papan, pangan, kesehatan dan pendidikan secara layak. Allah SWT berfirman, "Kewajiban seorang ayah memberikan makanan dan pakaian kepada keluarga secara layak." (TQS Al Baqarah: 233).
Maka sudah seharusnya Islam dijadikan sebagai sistem yang mampu mengentaskan kemiskinan. Sebab Islam mempuyai solusi yang tepat dan efisien dalam mengentasakan problem tersebut. Pertama, negara harus mampu dan berperan penting dalam memotivasi seseorang agar bekerja sesuai dengan keahliannya.
Kedua, negara mendorong proyek-proyek ekonomi diantara kaum muslim apabila seseorang tidak memiliki modal maka orang tersebut bisa bekerja sama dengan orang lain dengan sistem bagi hasil (muzara'ah).
Ketiga, Islam mengharamkan riba karena praktek riba dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang dapat merugikan masyarakat kecil sehingga yang miskin bertambah miskin dan kaya bertambah kaya. Kemudian pintu kesenjangan semakin terbuka dan menganga.
Keempat, harus pintar-pintar mengelola keuangan. Kelima, memungsikan orang-orang kaya untuk mau berzakat, berinfaq dan sedekah untuk menolong saudara muslimnya yang masuk kategori miskin. Keenam, memanfaatkan APBN (Baitul maal) dengan sebaik-baiknya dengan menghimpun pajak dari orang mampu saja untuk mengangkat kemiskinan pada masyarakat.
Dan yang tak kalah penting negara akan memformat para pejabat dan penguasanya untuk bisa fokus dan amanah dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya baik kepada yang kaya maupun yang miskin, muslim ataupun non muslim. Dengan memaksimalkan pengelolaan SDA oleh negara yang hasilnya nanti akan dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat.
Sebab para pejabat dan para penguasa didalam Islam memiliki satu tujuan yang sama yaitu taat dan patuh pada perintah Allah SWT. Dimana kelak setiap kepemimpinan dan jabatannya nanti akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.
Begitulah sempurnanya Islam dalam memberikan solusi untuk pengentasan kemiskinan. Maka sudah saatnya kita kembali pada syariah Islam yang berasal dari Allah SWT. Karena hanya dengan syariahnya yang bisa menjamin keberkahan hidup manusia. Wallahu A'lam Bishawabb.
