Oleh: Fina Siliya
Ramadan seharusnya hadir sebagai bulan penuh ketenangan, kebersamaan, dan harapan. Namun bagi ribuan korban bencana di berbagai wilayah Sumatera, khususnya Aceh, Ramadan justru disambut dalam tenda-tenda pengungsian yang serba terbatas. Hingga menjelang bulan suci, banyak warga masih bertahan di hunian sementara yang belum rampung, sebagian wilayah masih mengalami pemadaman listrik, dan aktivitas ekonomi belum kembali pulih. Alih-alih mempersiapkan sahur dan berbuka dengan layak, mereka masih bergulat dengan ketidakpastian hidup.
Kondisi ini memperlihatkan rapuhnya ketahanan pangan dan ekonomi para penyintas. Banyak kepala keluarga belum dapat kembali bekerja karena lahan, tempat usaha, dan fasilitas umum belum sepenuhnya diperbaiki. Bantuan dari masyarakat menjadi penopang utama keberlangsungan hidup mereka, sementara bantuan pemerintah dinilai berjalan lambat. Dalam situasi seperti ini, Ramadan yang semestinya menghadirkan suasana khusyuk justru diwarnai kekhawatiran akan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi.
Realitas tersebut memunculkan pertanyaan mendasar tentang peran negara dalam menangani bencana. Klaim rekonstruksi dan pemulihan sering digaungkan, tetapi fakta di lapangan menunjukkan proses yang belum optimal. Negara seharusnya hadir secara nyata, bukan sekadar administratif. Ketika masyarakat masih bertahan dalam kondisi darurat menjelang Ramadan, hal itu menunjukkan bahwa fungsi perlindungan dan pelayanan belum dijalankan secara maksimal.
Dalam perspektif Islam, pemimpin adalah raa’in—pengurus dan pelindung rakyat—yang bertanggung jawab memastikan kesejahteraan warganya, terlebih dalam situasi krisis. Ramadan bukan hanya momentum ibadah individual, tetapi juga tanggung jawab kolektif negara untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat beribadah dengan tenang dan layak. Kepedulian terhadap korban bencana bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan amanah yang harus ditunaikan secara serius.
Karena itu, Ramadan di pengungsian bukan sekadar kisah duka, melainkan cermin tentang bagaimana tata kelola negara diuji. Apakah kebijakan disusun dengan visi pemeliharaan (riayah) yang tulus dan solutif, atau sekadar respons sesaat yang bersifat simbolik? Nasib para korban bencana Sumatera seharusnya menggugah kesadaran bahwa kehadiran negara yang kuat, sigap, dan bertanggung jawab bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Hanya dengan itulah Ramadan dapat kembali menjadi bulan yang penuh kedamaian, bukan bulan yang dilewati dalam kecemasan dan keterbatasan.
