Sorotan tajam itu muncul menyusul dominasi penunjukan langsung (PL) dalam proyek pemerintah daerah yang disebut mencapai sekitar 74 persen. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan minimnya mekanisme tender terbuka dan lemahnya transparansi pengadaan barang dan jasa.
“Kalau tender sehat hampir tidak berjalan, sementara penunjukan langsung mendominasi, publik tentu bertanya ada apa dengan pengelolaan proyek di Aceh. Ini bukan lagi sekadar persoalan administrasi, tetapi sudah menyangkut integritas pemerintahan,” kata Muhammad Saleh, Jumat.
Ia menilai dominasi proyek penunjukan langsung berpotensi mempersempit pengawasan publik serta membuka ruang terjadinya transaksi kepentingan di balik kebijakan pemerintah.
Muhammad Saleh juga mengingatkan KPK agar tidak kehilangan keberanian dalam mengusut dugaan penyimpangan anggaran yang berkaitan dengan dana Otsus Aceh.
“KPK jangan lumpuh di hadapan mafia Otsus Aceh. Jangan sampai lembaga yang dibentuk untuk menjaga uang rakyat justru terlihat lemah ketika berhadapan dengan kepentingan elite dan jaringan proyek kekuasaan,” ujarnya.
Menurut dia, dana Otsus yang telah mengalir ke Aceh sejak lahirnya Nota Kesepahaman Helsinki semestinya mampu memperkuat ekonomi masyarakat dan mempercepat kesejahteraan rakyat.
Namun, ia menilai realitas di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya. Tingkat kemiskinan dan pengangguran di Aceh disebut masih tinggi, sementara dugaan penyalahgunaan anggaran terus menjadi perhatian publik.
“Berapa ratus triliun dana Otsus sudah turun ke Aceh, tetapi rakyat masih hidup sulit. Ini menandakan ada masalah besar dalam pengelolaan anggaran. Korupsi tidak boleh terus dibiarkan menjadi budaya kekuasaan,” katanya.
Ia menegaskan, apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan, permainan proyek, maupun praktik korupsi, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas tanpa kompromi.
“Negara hukum tidak boleh tunduk pada rasa sungkan politik. KPK harus membuktikan bahwa hukum masih berdiri untuk rakyat, bukan untuk melindungi elite,” tutur Muhammad Saleh.(MN)
