MEUREUDU – Aula Cot Trieng Kantor Bupati Pidie Jaya menjadi saksi janji manis pemerintah daerah dalam upaya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi, Rabu (7/5/2026). Bupati H. Sibral Malasyi dan Wakil Bupati Hasan Basri secara resmi membuka Sosialisasi Verifikasi Tahap II untuk Bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dan Stimulan Ekonomi. Namun, di balik narasi "tepat sasaran" yang digaungkan, muncul pertanyaan besar mengenai efektivitas birokrasi di lapangan.
Janji "Harga Mati" di Tengah Kekhawatiran Manipulasi
Dalam pidatonya, Bupati Sibral Malasyi memberikan instruksi keras kepada tim verifikator agar tidak ada "permainan data" maupun penerima fiktif. Ia menegaskan bahwa verifikasi objektif adalah kunci agar bantuan tidak tumpang tindih.
"Jangan sampai ada warga layak yang terlewat atau data yang dimanipulasi," tegas Bupati.
Namun, instruksi untuk "turun langsung ke lapangan" ini justru memicu sorotan. Mengapa verifikasi tahap kedua baru diperketat sekarang? Muncul indikasi bahwa validitas data pada tahap sebelumnya mungkin menyisakan celah yang berpotensi merugikan masyarakat terdampak yang benar-benar membutuhkan.
Kritik: Birokrasi atau Solusi Nyata?
Wakil Bupati Hasan Basri menyebut ketelitian pendataan sebagai "harga mati". Meski terdengar idealis, narasi ini menyisakan tanda tanya bagi publik:
Transparansi Parameter: Apa indikator konkret yang digunakan tim verifikasi agar subjektivitas aparat gampong tidak mencampuri penentuan penerima bantuan?
Kecepatan vs. Ketelitian: Di satu sisi, Pemkab menuntut percepatan, namun di sisi lain prosedur birokrasi yang berlapis seringkali menjadi penghambat bagi warga yang saat ini sedang berjuang bertahan hidup di tengah keterpurukan ekonomi.
Pengawasan Lintas Sektor: Janji pengawasan langsung harus dibuktikan, bukan sekadar menjadi pemanis di atas meja aula kantor bupati.
Menanti Pembuktian di Lapangan
Laporan awak media Radar Aceh menggarisbawahi bahwa masyarakat Pidie Jaya tidak hanya butuh sosialisasi dan retorika integritas. Warga butuh kepastian kapan stimulan ekonomi tersebut benar-benar mendarat di tangan pelaku usaha kecil yang lumpuh akibat bencana.
Komitmen menjaga "kepercayaan publik" yang disampaikan Wakil Bupati akan menghadapi ujian berat dalam beberapa pekan ke depan. Jika verifikasi ini kembali terjebak dalam pusaran data administratif yang lamban, maka jargon "kebangkitan ekonomi" hanyalah angan-angan di atas kertas.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya kini memikul beban pembuktian. Akankah koordinasi lintas sektor ini membuahkan hasil nyata, atau justru menjadi babak baru carut-marut penyaluran bantuan bantuan sosial di Tanah Rencong,terkhususkan Pidie Jaya. (Gg)
Laporan: Tim Redaksi Radar Aceh
