Oleh : Ummu Zam (Aktivis Muslimah Kal-Sel)
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang tak kunjung usai sangat mengganggu aktivitas disejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan akibat karhutla dilaporkan pada fase "membahayakan" yang berdampak pada kesehatan warga secara serius.
pada Kondisi tersebut bagi kelompok rentan yang punya penyakit bawaan seperti asma menjadi sangat berbahaya. Kasus-kasus warga kehilangan nyawa diduga akibat asap terus bermunculan.
Beberapa hari terakhir, indeks kualitas udara di sejumlah titik terdampak karhutla di Sumatra dan Kalimantan masuk level tertinggi "sangat berbahaya bagi kesehatan". Kondisi mata pedih seperti disiram pasir, hidung dan tenggorokan terus berlendir atau kering gatal, kondisi yang hampir dialami seluruh warga terdampak. Sebuah riset menunjukkan, paparan partikel berbahaya dari asap yang intens berkaitan dengan sekitar 33.100 kematian prematur orang dewasa dan 2.900 bayi (bbcnews.com 8/10/2026)
Hutan dan lahan dalam Pandangan Kapitalis
4 bulan karhutla berdampak buruk pada kesehatan bahkan beresiko hilangnya nyawa bagaimana tidak udara kotor yang dihirup, kesehatan terancam dan aktivitas masyarakat ikut terganggu. bagi warga ini bukan sekedar persoalan asap melaikan ancaman nyata yang harus mereka hadapi setiap hari.
Di tengah kondisi hari ini, Masyarakat tentu berharap ada langkah tegas dari pemerintah bukan sekedar imbauan atau alasan, tetapi tindakan nyata untuk mengatasi kebakaran, mencegahnya terulang kembali dan bertindak siapapun yang terbukti melanggar hukum akan dikenai sanksi tetapi pil pahit yang kita terima hari ini negara gagal melindungi keselamatan masyarakat terdampak karhutla.
Kebijakan pengelolaan hutan dalam sistem sekuler kapitalis membawa petaka lingkungan, ekonomi dan kesehatan bagaimana tidak dalam karhutla yang tiap tahun terus terjadi, tidak lepas dari prinsip ekonomi kapitalisme yang memandang lahan dan hutan bisa mereka raup semaunya dan sesuai hawa nafsu para oligarki tanpa melihat sisi baik dan buruk sert halal dan haram mereka memandang bahawa lahan dan hutan sebagai komoditas yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan ebagai kepntingan bisnis. Tanpa mempertimbangkan kerusakan yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan.
padahal Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an;
"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik".(Qs.Al'araf:56)
Selain itu, lemahnya pengawasan serta sanksi yang tidak tegas menyebabkan pembakaran hutan berulang serta lemahnya pengawasan negara terhadap perlindungan hutan dan regulasi yang mempermudah pihak swasta untuk menguasi hutan. berbagai regulasi yang menabrak aturan tata kelola lingkungan ini tidak lahir dari ruang hampa, kerangka pikir tata kelola yang berpihak pada korporasi ini lahir dari satu pemahman bahwa swasta adalah mesin utama pertumbuhan yang efektif, efisien dan krusial.
Menurut para kapitalis, mereka dapat melakukan eksploirasi dan eksploitasi melalui investasi dan kontribusi pada pendapatan negara. sehingga dengan terjadinya karhutla ini. negara hanya menanggapinya dengan mengirimkan satgas berikut dengan helikopter water bombing tanpa benar-benar menuntaskan akar permasalahanya yaitu terkait struktur tata kelola penguasaan lahan. lagi-lagi rakyatlh yang harus menanggung dampak negatif dari karhutla ini, sementara mereka yang seharusnya diadili justru mendapatkan tempat yang layak.
kembali pada Aturan Islam
Dalam Islam penguasa bukan sekedar pemegang kekuasan , namun bertugas mengurus dan melindungi rakyat, terutama Kesehatan adalah hak dasar yang wajib dijamin oleh negara, juga menetapkan negara sebagai kepengurusan rakyat pelaksanaannya harus maksimal. Terlebih dalam kondisi darurat karhutla, penanganan kesehatan harus menjadi prioritas.
Perlindungan ini diwujudkan di antaranya melalui beberapa langkah teknis berikut. Pertama, negara menyediakan fasilitas medis berkualitas secara gratis, tanpa melihat status sosial pasien. Rumah sakit, klinik, dan tenaga medis menjadi bagian dari pelayanan publik yang wajib dibiayai negara melalui baitulmal. Kedua, perempuan dan anak-anak mendapat prioritas perihal bantuan kesehatan, pangan, dan air bersih. Dengan demikian, beban domestik keluarga tidak berat meski dilanda musibah. Ketiga, negara wajib menjamin distribusi air bersih secara merata untuk seluruh individu rakyat, terutama di daerah rawan dan terdampak bencana.
Rasulullah Saw bersabda; "Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya ( HR.Bukhari dan Muslim).
Hadis ini seharusnya menjadi pengingat bahwa keselamatan rakyat merupakan tanggung jawab penguasa. pemerintah wajib memastikan penganan karhutla berjalan serius mengawasi penggunaan lahan, menindak pelanggaran tanpa pandang bulu, serta membantu warg yang terdampak. Namun persoalan karhutla tidak cukup diselesaikan dengan memadamkan api. cara pandang pengelolaan sumber daya alam juga perlu dibenahi.
Islam memiliki aturan yang mengatur kehidupan secara menyeluruh termasuk urusan pemerintahan dan pengelolaan kekayaan alam. penerapan islam secara kaffah menuntut negara menjlankn amanah, mencegah kerusakan, mengelola sumber daya alam demi kemaslahatan masyarakat dan menindak tegas pihak yang melanggar hukum yang berlaku. Wallahualam bishawab.