Saat dikonfirmasi dengan manajemen RS Arun yang lama, dengan jumlah 800 pasien saja sudah profit RS tapi saat ini sudah mencapai lebih dari 1300 pasien, namun gaji beberapa karyawan dibawah standar UMP," ungkapnya pada pewarta media ini.
Perubahan gaji ini sebenarnya sudah berulang kali direncanakan oleh pemilik modal mayoritas di RS Arun yaitu PTPL dengan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan RS. Tetapi karena RS akan menghadapi akreditasi dan resah pekerja akan menurunkan semangat, sistem penggajian masih dipertahankan seperti sebelum pelantikan. Namun setelah akreditasi selesai, perubahan gaji langsung dirasakan pada beberapa karyawan.
Lanjutnya lagi, saat ini pengadaan barang dapur RS Arun ditunjuk langsung pada perseorangan yaitu pada suami dari R yang merupakan saksi pada kasus korupsi dari RS Arun. Tidak hanya itu pengadaan barang seperti ATK dilakukan oleh sanak saudara dari A yang juga merupakan saksi dari kasus korupsi RS Arun diduga kuat ada kongkalikong antara Direktur RS Arun dengan manejemen dan ini jelas tidak sesuai aturan yang berlaku," jelasnya lagi pada pewarta media ini.
Seharusnya keuangan RS difokuskan untuk meningkatkan mutu pelayanan pasien dan kesejahteraan karyawan, bukan diperuntukkan untuk hal-hal yang tidak perlu seperti renovasi yang dilakukan saat ini yang sedikit kurang relevan. Belanja RS juga sebaiknya dilakukan dengan terencana dan bisa mendapat diskon besar yang dapat menghemat pengeluaran.
Kami berharap keuangan RS dapat digunakan dengan bijak sehingga dapat mengembangkan RS Arun dan kesejahteraan karyawan, bukan untuk memperkaya diri dan pihak-pihak tertentu," tutupnya.
Selanjutnya pewarta media mencoba melakukan konfirmasi dengan Direktur RS Arun terkait hal diatas agar setiap berita yang di terbitkan media ini berimbang dan sesuai dengan kode etik jurnalistik untuk memberikan hak jawab pada Direktur RS Arun namun sayang seribu kali sayang nomor pewarta media ini telah di blokir oleh Direktur RSArun. (A1).
