Oleh : Dinnar Fitriani Susanti
Aktivis Muslimah Balikpapan
Sebagai bentuk pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen dalam peningkatan pemberdayaan perempuan berbasi masyarakat, terkhusus kepada para perempuan kepala keluarga (PEKKA) melalui program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Seperti yang kita ketahui, pentingnya memberdayakan perempuan dalam wirausaha terletak pada dampak positif terhadap keluarga, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini disampaikan oleh Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita saat Malam Ramah Tamah sekaligus Pembuka Rakorda PPPA Kaltim 2024, Minggu (25/02/2024) malam. https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/kaltim-komitmen-tingkatkan-kapasitas-perempuan-kepala-keluarga
Ekonomi Kapitalis, Ambisi Memberdayakan Perempuan
Program berbasis bias Gender masih terus berjalan, berbagai program pun terus di aruskan untuk mengikuti target agenda Strategi Gender 2024 - 2030 World Bank. Dengan tema utama Akselerasi Kesetaraan untuk Menghilangkan Kemiskinan di Bumi Yang Layak Huni. Strategi gender yang disampaikan oleh World Bank sudah bagus dan sejalan dengan arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dalam RPJPN, pemerintah mengukur kesetaraan gender dengan indikator Indeks Pembangunan Gender, Ketimpangan Gender, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, prevalensi terhadap kekerasan perempuan termasuk perkawinan anak.
Berdasarkan data, UMKM di Indonesia adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Serapan tenaga kerja di sektor UMKM mencapai 97 persen, dan 64 persen pemilik UMKM adalah perempuan.
Masih menjadi kerja bersama yang harus di kerjakan oleh pemerintah yaitu konsep equity bukan equality. Equity adalah konsep keadilan, Equality adalah konsep kesetaraan. Selama ini selalu bicara kesetaraan, satu titik itu bahwa memang perlu kesetaraan tetapi pada faktanya di lapangan tidak bisa.
Sehingga untuk terus mengejar target keadilan dan kesetaraan pun terus di gencarkan. Menurut data BPS, Indeks Pemberdayaan Perempuan tahun 2023, Kaltim 60 persen. Di tahun ini Kaltim berkomitmen untuk mendukung program kepala keluarga.
Berbagai program sebagai bentuk komitmen, sebenarnya tidak akan memberikan solusi kepada perempuan. Program ini justru semakin membuat perempuan terjebak dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Perempuan di paksa untuk melancarkan kepentingan ekonomi kapitalis. Sudut pandang kapitalis yang mengukur pendapatan negara dengan pendapatan perkapita inilah salah satu sumber persoalan. Realita kehidupan ekonomi kapitalis saat ini, ekonomi dikuasai oleh para kapital.
Dampak dari pola pikir ini, menjadikan perempuan setara atau adil jika menghasilkan ekonomi bagi pendapatan negara. Walhasil, seakan-akan wajib bagi perempuan atas nama gender untuk berdaya di setiap bidang. Realita di lapangan pun ternyata kebijakan tidak pernah berpihak pada pekerja, apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Sebut saja UU Cipta Kerja yang merupakan momok paling mengkhawatirkan dalam dunia ketenagakerjaan.
Inilah negeri Muslim terbesar, yang saat ini tunduk patuh pada kebijakan Kapitalis. Perempuan terperdaya dengan berbagai slogan manis pemberdayaan ekonomi.
Hanya Islam Solusi Perempuan
يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ
Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. (QS Al Hujurat ayat 13)
Dari ayat tersebut di atas, telah jelas bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan yang mulia diantara mereka adalah takwa. Kesetaraan dan keadilan dengan maksud pendapatan ekonomi tidak berasal dari khasanah peradaban atau syariah Islam.
Islam telah jelas mendudukkan bahwa ketakwaan target yang harus diraih oleh laki-laki dan perempuan dalam setiap amanah kehidupan mereka di bumi.
Dalam syariah Islam, jelas ada jalur nafkah, jalur mahram, jalur hadhnah dan jalur waris. Semua ini dalam rangka untuk mengatur kehidupan sosial atau Ijtima'i penciptaan laki-laki dan perempuan.
Dalam Syariah Islam, jalur nafkah diwajibkan bagi setiap laki-laki baligh untuk menafkahi dirinya. Kemudian ketika menikah, maka tanggung jawab nafkah berada di pundaknya, sekaligus menjadi kepala keluarga atau qawwam. Pengaturan ini tidak berubah, karena Allah sebagai Pencipta (Al Khaliq) dan Pengatur (Al Mudabbir) menetapkan demikian. Setiap hamba yang menjalankan ketetapan ini akan Allah berikan pahala.
Ketika jalur nafkah ini telah tiada, maka tanggung jawab nafkah akan berada di jalur berikutnya, yaitu pihak jalur ayah, ketika ini tidak ada juga. Maka ke jalur berikutnya, yaitu saudara laki-laki, dan seterusnya. Dan ketika pun jalur nafkah tidak ada lagi, maka hal ini pun menjadi tanggung jawab Daulah Khilafah Islamiyyah melindungi dan menafkahi perempuan sebagai bagian dari riayah. Inilah Syariah Islam yang berkaitan dengan nafkah, perempuan di muliakan dan di sejahterakan. Dan bagi setiap jalur nafkah yang menunaikan amanah tersebut Allah berikan pahala bagi mereka.
Di sisi yang lain, suasana kemuliaan dan kesejahteraan umat, baik laki-laki dan perempuan jelas terpenuhi, keamanan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya kondisi ini akan ditegakkan oleh Daulah Khilafah Islamiyyah melalui mekanisme lembaga Baitul Mall.
Dalam kedudukan kehidupan publik atau hayatul aam (kehidupan umum), perempuan di bolehkan berpartisipasi sesuai dengan keahliannya. Daulah Khilafah Islamiyyah sebagi pelaksana syariah membolehkan perempuan sebagai guru, dokter, pegawai negara, bermuamalah, majelis ummat. Kondisi boleh ini tidak boleh bertentangan dengan kewajiban pertama dan utama dalam kehidupan khos perempuan.
Daulah Khilafah Islamiyyah menegakkan syariah Islam dengan memposisikan perempuan adalah pencetak peradaban. Maka wajib bagi Khalifah untuk memuliakan agar perempuan sesuai dengan fitrahnya di dalam kehidupan. Dan jaminan kemuliaan dan kesejahteraan diukur berdasarkan individu, baik laki- laki maupun perempuan. Semua ini hanya akan bisa terlaksana ketika Kaum Muslimin sadar bahwa mereka wajib dan butuh penerapan syariah Islam secara keseluruhan dalam seluruh aspek kehidupan.
