Dalam dokumen yang diperoleh, terungkap total belanja menyentuh angka puluhan miliar rupiah, mencakup pengadaan buku, mebel, alat peraga, dan perlengkapan lainnya. Beberapa pos pengeluaran yang mencolok antara lain:
Pengadaan Buku Referensi 9 Nilai Anti Korupsi sebesar Rp 698,4 juta, disusul dengan buku dongeng tingkat SD senilai Rp 700,8 juta.
Pengadaan mobiler untuk SMP mencapai angka mencengangkan, yakni Rp 1,78 miliar, sedangkan mobiler untuk SD tak kalah besar: Rp 1,12 miliar.
Mebel aula kantor kembali dibeli dengan dana fantastis: Rp 843,6 juta, disertai sound system aula (Rp 90 juta) dan pendingin ruangan (AC) (Rp 299,7 juta).
Belanja alat laboratorium dan TIK untuk SD juga cukup signifikan, masing-masing Rp 227,7 juta dan Rp 500 juta.
Hibah barang ke lembaga sosial tercatat dua kali: Rp 179,9 juta dan Rp 79,9 juta, namun tak disebutkan penerima atau bentuk barang secara rinci.
Secara total, belanja mewah dan serbuan pengadaan buku ini membentuk pola belanja yang terkesan "borong proyek", memunculkan pertanyaan: Apakah belanja ini benar-benar menyasar mutu pendidikan, atau sekadar menjadi ladang proyek tahunan?
Anggaran pendidikan yang seharusnya mendongkrak kualitas belajar siswa justru terdistribusi dalam bentuk buku, mebel, dan perangkat aula dengan nominal yang menghipnotis.
Masyarakat dan pengamat pendidikan mendesak transparansi serta audit menyeluruh atas seluruh pos anggaran. Jangan sampai jargon pendidikan berkualitas hanya menjadi kamuflase untuk praktik belanja janggal yang ujungnya tidak menyentuh ruang kelas dan siswa.(Ak)
