Jumlah yang bikin geleng kepala ini langsung menyulut amarah publik. Pertanyaan tajam pun bermunculan. Seberapa sering para pejabat Inspektorat melancong? Apakah setiap perjalanan benar-benar penting, mendesak, dan berdampak langsung bagi rakyat? Atau justru sekadar plesiran berjubah tugas negara di tengah derita kota?
Yang lebih menohok, sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Presiden sudah mewanti-wanti agar perjalanan dinas tak lagi jadi ladang pemborosan. Perpres ini mengatur ketat biaya transportasi, hotel, hingga uang harian. Tapi di Lhokseumawe, angka anggaran justru membengkak tanpa rasa malu.
Rp 1,8 miliar! Di tengah jalan berlubang, puskesmas kekurangan fasilitas, dan angka kemiskinan yang menjerat, anggaran raksasa ini terasa seperti tamparan bagi warga.
Publik pun menuntut transparansi:
“Mana bukti setiap rupiah yang dihabiskan menghasilkan audit yang memperbaiki tata kelola? Kalau tidak ada, perjalanan dinas itu cuma jadi tiket liburan pejabat dengan uang rakyat!”
Sorotan kini tertuju pada Wali Kota dan Inspektorat. Rincian perjalanan wajib dibuka ke publik siapa pergi, ke mana, untuk apa, dan apa hasilnya. Tanpa keterbukaan, angka Rp 1,8 miliar itu hanya akan memperlebar jurang antara birokrasi dan realitas rakyat kecil.
Lebih parah lagi, ketika dimintai konfirmasi melalui panggilan dan pesan WhatsApp, Inspektur Kota Lhokseumawe Nurlaila, SE memilih bungkam. Tidak ada jawaban. Tidak ada penjelasan. Sunyi.
Bungkamnya Inspektorat justru memperkuat dugaan publik perjalanan dinas ini bukan soal kerja, tapi soal kenyamanan segelintir orang.(A1)
