Informasi yang dihimpun menyebutkan, oknum tersebut telah lama memelihara kontraktor tertentu agar terus mendapat jatah proyek. Polanya dijalankan rapi, seolah sesuai aturan, padahal kendali penuh tetap berada di tangan pejabat bersangkutan.
“Permainan mereka sistematis. Dari luar tampak normal, tapi proyek sebenarnya sudah dipatok untuk rekanan tertentu,” ungkap seorang sumber dekat dinas.
Dewan Tak Berdaya, Rakyat Jadi Korban
Praktik curang itu populer dengan istilah “balap pokir”, karena dinas bergerak lebih cepat dari dewan dalam mengatur teknis proyek. Begitu usulan masuk, jalurnya langsung diarahkan mulai dari desain program hingga siapa yang akan menggarap. Dewan dipaksa jadi penonton, sementara aspirasi rakyat kehilangan makna.
Rekanan Binaan Mulus, Kontraktor Independen Dipersulit
Lebih ironis lagi, kontraktor yang bukan bagian dari lingkaran “peliharaan” justru dibuat sulit. Mereka dijegal dengan alasan administratif yang dicari-cari mulai dari pemeriksaan BPKP hingga tumpukan aturan yang dipelintir.
Sebaliknya, rekanan binaan pejabat melenggang mulus. Proyek tetap digarap orang-orang itu juga, tanpa hambatan berarti. Situasi ini menimbulkan dugaan diskriminasi sekaligus monopoli proyek yang merusak iklim persaingan sehat.
Proses Legal, Hasil Sarat Kepentingan
Proses administrasi memang disusun rapi agar tampak legal. Namun, siapa pemenang proyek sudah ditentukan sejak awal. Akibatnya, rakyat hanya mendapat sisa-sisa kualitas proyek, sementara kepentingan kelompok tertentu lebih diutamakan.
“Yang jelas dirugikan adalah masyarakat. Aspirasi rakyat dibajak, proyek pun diragukan kualitasnya,” ujar sumber lain dengan nada geram.
Dinkes Aceh Bungkam
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan Aceh belum memberi tanggapan resmi. Upaya konfirmasi redaksi melalui telepon dan pesan singkat kepada pejabat terkait tidak direspons.(RB)
