Rinciannya, Rp47,3 miliar digelontorkan untuk perjalanan dinas, sementara Rp23,8 miliar lainnya disiapkan demi memenuhi kebutuhan makanan dan minuman. Angka yang mencolok ini menimbulkan pertanyaan besar seberapa besar sebenarnya kebutuhan kerja DPRA hingga harus menghabiskan puluhan miliar rupiah hanya untuk bepergian dan bersantap?
Di sisi lain, banyak wilayah di Aceh masih bergulat dengan kemiskinan, pengangguran, dan infrastruktur dasar yang memprihatinkan. Kontras antara kemewahan gedung parlemen dan kondisi rakyat di lapangan mempertegas jurang antara penguasa dan yang dikuasai.
Sejumlah pengamat menilai, pola penganggaran seperti ini menunjukkan kuatnya budaya birokrasi konsumtif yang tak kunjung hilang. Pos perjalanan dinas dan jamuan makan kerap dijadikan “lahan aman” dalam setiap perencanaan anggaran, tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Transparansi dan efisiensi belanja publik dua prinsip dasar tata kelola keuangan negara tampak masih sebatas jargon di lembaga legislatif Aceh.
Apakah Rp71 miliar itu benar-benar cerminan kebutuhan kerja, atau sekadar pesta diam-diam di balik tembok parlemen? Di tengah rakyat yang terus berhemat demi bertahan hidup, langkah DPRA ini justru memperlihatkan wajah sesungguhnya dari politik anggaran mewah di atas penderitaan rakyat sendiri.
Saat dikonfirmasi dengan pihak terkait sampai berita ini dilayangkan belum ada respon atau pun tanggapan dari pihak terkait. (Ak)
