Oleh: Riska Amaliah
Januari 2026 menjadi catatan kelam bagi arah diplomasi luar negeri Indonesia. Di tengah reruntuhan Gaza yang belum kering dari darah para syuhada, Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani piagam Board of Peace (BoP) di Davos, Swiss. Pemerintah berdalih bahwa keikutsertaan ini adalah "peluang nyata" untuk menghentikan genosida dan mewujudkan solusi dua negara. Indonesia-tegaskan-komitmen-perdamaian-palestina-melalui-keikutsertaan-dalam-board-of-peace - setkab-go https://setkab.go.id/indonesia-tegaskan-komitmen-perdamaian-palestina-melalui-keikutsertaan-dalam-board-of-peace/
Namun, benarkah demikian? Ataukah Indonesia justru sedang terjebak dalam skenario besar yang dirancang untuk melenyapkan masa depan Palestina selamanya?
Fakta di Balik Layar: Gaza Milik Siapa?
Secara administratif, Indonesia harus merogoh kocek hingga 1 miliar dolar AS atau setara Rp17 triliun hanya untuk mendapatkan kursi anggota tetap di badan ini. Sebuah angka yang fantastis di tengah kondisi ekonomi dalam negeri yang sedang tidak baik-baik saja. Namun, yang lebih mengerikan bukan sekadar nominalnya, melainkan siapa yang memegang kendali.
BoP dipimpin langsung oleh Amerika Serikat di bawah kendali Donald Trump dengan kuasa hak veto yang mutlak. Ironisnya, dalam proses pembentukannya, pihak Palestina sama sekali tidak dilibatkan.
Analisis tajam menunjukkan bahwa BoP bukanlah misi kemanusiaan, melainkan alat geopolitik untuk merealisasikan "20 Poin Rencana Trump atas Gaza". Rencana ini mencakup pengusiran penduduk asli Gaza ke wilayah penyangga untuk kemudian membangun "Gaza Baru" yaitu sebuah megapolitan berisi gedung pencakar langit, kasino, wisata pantai, dan bandara komersial yang dikuasai asing. Gaza tidak sedang diselamatkan, Gaza sedang dikomodifikasi.
Analisis Kritis: Legitimasi di Atas Genosida
Keikutsertaan negeri-negeri Muslim, termasuk Indonesia, dalam BoP adalah sebuah ironi besar. Keberadaan para pemimpin Muslim di badan ini hanya berfungsi sebagai pelengkap legitimasi (stempel) agar rencana AS terlihat "inklusif" dan "didukung dunia Islam". Padahal, substansi dari BoP adalah penghancuran entitas perlawanan Palestina dan pengukuhan penjajahan Zionis dengan wajah baru yang lebih "rapi".
Bergabung dengan institusi yang dipimpin oleh “AS” yaitu negara yang merupakan penyokong utama persenjataan Zionis—adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan muslim Gaza. Bagaimana mungkin perdamaian diharapkan dari tangan mereka yang menyediakan bom untuk membantai anak-anak Palestina? Ini bukan diplomasi perdamaian, melainkan penyerahan kedaulatan umat kepada musuh.
Perspektif Islam: Larangan Bersekutu dengan Kafir Harbi
Dalam pandangan Islam, status Amerika Serikat dan entitas Zionis adalah Kafir Harbi Fi’lan—negara kafir yang secara nyata dan langsung memerangi umat Islam. Islam dengan tegas mengharamkan kerja sama dalam bentuk apa pun yang memperkuat posisi musuh atau memberikan mereka jalan untuk menguasai urusan kaum Muslim. Allah SWT berfirman:
"Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang zalim." (QS. Al-Mumtahanah: 9)
Palestina tidak butuh piagam Davos, tidak butuh BoP, dan sama sekali tidak butuh rencana pembangunan ala Trump. Yang dibutuhkan Palestina adalah pembebasan (fathu) dari pendudukan penjajah. Dalam kitab Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah jilid 2, dijelaskan bahwa ketika tanah Muslim dirampas, maka Jihad menjadi kewajiban yang bersifat Fardhu ‘Ain bagi penduduk setempat dan meluas ke seluruh Muslim di dunia hingga musuh terusir.
Solusi Hakiki : Hanya Berasal dari Aturan Islam
Mengharapkan perdamaian lewat badan bentukan penjajah adalah ilusi. Penjajah hanya mengerti bahasa kekuatan. Maka, satu-satunya jalan untuk memenangkan Palestina adalah dengan menyatukan kembali kekuatan umat di bawah satu komando politik yang mandiri.
Umat Islam harus menjadikan penegakan kembali institusi Daulah Islam sebagai qadhiyah masiriyah (agenda hidup dan mati). Daulah Islam yang akan memutus segala bentuk aliansi dengan negara-negara imperialis dan menggerakkan militer negeri-negeri Muslim untuk membebaskan Masjidil Aqsa secara total.
Islam mengajarkan bahwa kemuliaan hanya milik Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman, bukan pada mereka yang menggantungkan nasib pada meja perundingan negara kafir.
Sudah saatnya para pemimpin Muslim berhenti menjadi bidak catur dalam rencana besar AS dan mulai menjalankan amanah sebagai pembela umat yang sesungguhnya.
