Yuyun Novia, S.Th.I
Kericuhan di Yogyakarta kembali menyisakan pertanyaan tentang wajah kekuasaan. Demonstrasi yang berujung bentrokan, penangkapan massa, hingga laporan dugaan tindakan represif aparat menunjukkan bahwa relasi negara dan rakyat masih menyimpan persoalan serius. Kritik semestinya menjadi bahan evaluasi bagi penguasa, bukan justru direspons dengan intimidasi dan kekerasan. Tentu, tindakan anarkis dan perusakan juga tidak dapat dibenarkan. Namun, pelanggaran oleh massa tidak lantas membenarkan tindakan aparat yang melampaui kewenangannya.
Ironisnya, demokrasi yang selama ini mengagungkan kebebasan berpendapat ternyata tidak otomatis menjamin keadilan. Sebab, persoalan bangsa bukan semata pada buruknya perilaku individu penguasa, melainkan juga sistem yang menjadi landasan pengelolaan negara. Kita tidak membutuhkan demokrasi sebagai solusi, sebab Islam telah memiliki seperangkat aturan yang komprehensif dalam mengatur kehidupan, termasuk relasi penguasa dan rakyat.
Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah, bukan privilese untuk bertindak sewenang-wenang. Ada kewajiban muhasabah lil hukam (mengoreksi penguasa), bahkan menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim disebut sebagai jihad paling utama (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Syariat Islam bukan sekadar mengatur ibadah individual, melainkan menawarkan solusi menyeluruh atas persoalan politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Sudah saatnya kita tidak sekadar menuntut perbaikan dalam sistem yang bermasalah, tetapi kembali menjadikan syariat Allah sebagai landasan pengaturan kehidupan.
