Wakil Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fauzul Kabir Ash Shiddiq, mendesak Panglima TNI segera mengambil langkah tegas untuk mengusut tuntas insiden tersebut. Ia meminta investigasi dilakukan secara transparan, independen, dan menyeluruh guna mengungkap kronologi serta pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.
Menurut Fauzul, apabila ditemukan keterlibatan maupun pelanggaran hukum oleh oknum aparat, proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
"Negara tidak boleh menggunakan senjata untuk menghadirkan ketakutan bagi rakyatnya sendiri. Aparat hadir untuk melindungi masyarakat, bukan menjadi ancaman bagi keselamatan warga sipil," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan pengibaran Bendera Bintang Bulan Aceh tidak boleh dijadikan pembenaran atas tindakan intimidasi, kekerasan, ataupun pendekatan represif terhadap masyarakat.
Menurutnya, persoalan bendera Aceh memiliki dimensi sejarah, identitas, dan kekhususan yang harus disikapi secara bijaksana melalui dialog serta mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan kekuatan senjata.
Fauzul menegaskan, Aceh bukan wilayah yang asing dengan konflik. Masyarakat telah melewati perjalanan panjang yang penuh luka hingga tercapainya perdamaian melalui MoU Helsinki. Karena itu, setiap tindakan aparat yang berpotensi mencederai rasa aman masyarakat harus dievaluasi secara serius.
"Jangan sampai pendekatan keamanan yang keliru kembali membuka luka lama dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Perdamaian Aceh harus dijaga dengan keadilan, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta komitmen terhadap MoU Helsinki," ujarnya.
Ia menekankan, menjaga stabilitas keamanan tidak boleh mengorbankan hak dan keselamatan warga sipil. Negara justru harus membuktikan bahwa supremasi hukum berlaku bagi semua pihak, termasuk aparat yang memiliki kewenangan menggunakan senjata.
"Kami menginginkan Aceh tetap damai. Namun, perdamaian tidak boleh dibangun di atas ketakutan. Jangan lukai rakyat atas nama keamanan dan jangan korbankan perdamaian Aceh atas nama penertiban," pungkas Fauzul.
Fauzul meminta Panglima TNI tidak menutup mata terhadap dugaan insiden tersebut. Transparansi penyelidikan, pengungkapan fakta, dan pertanggungjawaban hukum dinilai menjadi ujian penting bagi komitmen negara dalam menjaga perdamaian serta melindungi masyarakat Aceh.(**)
