Permasalahan yang timbul diantaranya, banyak gesekan antara para pekerja hingga pemindahan posisi para pekerja timbul sejak pergantian direktur dan manajemen RS Arun yang baru, dan sejak di pimpin oleh manajemen yang baru ada temuan file pasien yang diduga bodong dan dibuat dengan sengaja oleh pihak RS Arun.
Terkait file pasien yang diduga bodong tersebut pewarta media ini mencoba melakukan konfirmasi dengan pihak RS Arun dan manager keperawatan pada RS Arun melalui pesan whatsapp yang mengatakan, saya tidak pernah melakukan pasien memang benar masuk dan di pasang infus di emergency tapi batal rawat inap, mulai dari pendaftaran hingga selesai," jelasnya pada pewarta media ini.
Namun anehnya lagi walau pun hal tersebut dibantah namun bukti dari rawat inap sang pasien sudah dibuat oleh pihak RS Arun, yang lebih rancu lagi sang pasien tersebut merupakan salah satu pekerja di RS Arun dan pada saat rawat inap dibuat sang pasien masuk dan bekerja seperti biasa pada salah satu poli di RS Arun.
Selanjutnya terkait voucher dan pemberian fee oleh RS Arun kepada bidan dan ambulance hal tersebut berlangsung sejak di pimpin oleh direktur dan management yang baru, hal tersebut dilakukan diduga untuk menarik banyak pasien yang dirujuk oleh oleh bidan.
Salah satu bidan di Aceh Utara diduga kebakaran jenggot mengetahui hal tersebut di ketahui oleh pewarta media ini, dan hal tersebut membuat sang bidan menghubungi langsung dan menjelaskan terkait voucher, fee yang di terimanya dari RS Arun.
Kalau bidan tidak mendapatkan apa-apa dari RS Arun maka sang bidan akan merujuk pasien nya ke RS yang lain karena tidak ada uang minyak, paling kalau dari pasien cuma dapat lima puluh ribu saja dan meminta agar pewarta media ini tidak mempublikasikan hal tersebut ke media karena kalau dipublikasikan maka voucher tersebut tidak akan dibayarkan oleh pihak RS Arun," papanya pada pewarta media ini.
Saat ditanyakan sistem pembayaran penjelasan sang bidan mengatakan kita dibayar kes oleh pihak RS Arun, sebut saja Aman yang merupakan manager keuangan dan SDM di RS Arun, selanjutnya pewarta media ini melakukan konfirmasi dengan Aman melalui pesan whatsapp saya tidak bisa menjawab hal tersebut, saat ditanya pembayaran tersebut atas dasar perintah siapa langsung aja ke direktur Halida namun saat di konfirmasi melalui pesan whatsapp Direktur RS Arun Halida mengatakan saya tidak pernah memerintahkan untuk membayar," bantah Direktur Halida pada pewarta media ini melalui pesan whatsapp yang dikirim nya kepada pewarta media ini.
Sistem voucher sudah lama dikenal di beberapa rumah sakit, bukan hanya di Lhokseumawe, tapi juga di berbagai daerah. Tetapi selaku rumah sakit yang dikelola pemerintah, sistem voucher harus dipertanyakan legalitasnya. Apakah sistem ini disetujui dan siapa yang menyetujuinya? Dan sistem ini sempat dilarang oleh pihak BPJS sebab jelas merugikan pasien dan keluarga karena pasien harus dirujuk jauh hanya karena ada imbalan sedangkan rumah sakit terdekat masih kosong.
Sebelum berita ini dilayangkan sang bidan sempat mengirimkan ancaman kepada pewarta media ini, "qmu tu gak penting bgiku tau, klo bawa2 namaqu bidan qmu berusan ma suamiqu," tu brita yg qou buat bidan kbkran jengot tlp kmu aq uda baca smua, tlong y jngn cri2 msalah dngan sya, klo berusan dngan sya liat aja. pdahal no kamu uda ku blok kok bisa masuk lg, wartwan lain baik2 kok gak jahat kyak kamu,ngmong@ baik pdhal jahat qmu orang@ (A1).
