Oleh: Hikmah (Aktivasi Dakwah Kampus)
Jumlah korban keracunan diduga akibat mengkonsumsi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor bertambah jadi 210 orang berdasarkan perkembangan kasus hingga 9 Mei 2025. "Total perkembangan kasus dugaan keracunan makanan dari tanggal 7-9 Mei 2025, secara kumulatif total korban yang tercatat sebanyak 210 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno dalam keterangan tertulis, Minggu (11/5/2025).
Sri Nowo menyebutkan 210 orang yang diduga keracunan berasal dari delapan sekolah. Mereka mendapat MBG dari satu SPPG yang sama. Dari jumlah tersebut ada 34 orang yang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. "Sebaran kasus berdasarkan sekolah, berasal dari delapan sekolah yang telah melaporkan kejadian. Kemudian dari 210 orang itu rinciannya 34 orang menjalani rawat inap, 47 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan," ujar Sri Nowo. Minggu (11/05/2025) Jakarta, cnnindonesia.com
Keracunan MBG terjadi akibat industri kapitalis yang lebih mengutamakan keuntungan daripada keselamatan dan kesehatan masyarakat. Dalam sistem Kapitalisme ini tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyatnya makin tergerus. Alih-alih memberikan solusi preventif, negara justru secara tidak langsung membahayakan kondisi masyarakatnya dengan fakta banyak sekali yang mengalami keracunan dan tidak hanya di satu tempat, tetapi di berbagai tempat yang lain mengalami kejadian yang sama. Kebijakan seperti ini menampakkan bagaimana Negara berlepas tangan bahkan mengusulkan asuransi MBG yang makin menunjukkan komersialisasi risiko, bukan solusi preventif.
Negara yang menerapkan Kapitalisme gagal menjamin kualitas gizi generasi, karena pasar bebas membiarkan produk-produk berbahaya beredar luas tanpa kontrol ketat dari pemerintah. Negara yang seharusnya berperan dalam memastikan standar gizi yang baik bagi masyarakatnya justru malah membiarkan mekanisme pasar menentukan apa yang tersedia bagi masyarakat tanpa mempertimbangkan dampak kesehatan yang ditimbulkan.
Kegagalan sistem Kapitalisme tidak hanya terlihat pada aspek pangan dan gizi, akan tetapi juga pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Lapangan kerja yang semakin hari semakin minim menjadi bukti nyata bahwa sistem ini tidak mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kapitalisme justru memperbesar kesenjangan ekonomi, dimana segelintir pihak menikmati keuntungan besar, sementara rakyat seringkali kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak.
Khilafah Islamiyah hadir sebagai solusi sistemik, mengatur ekonomi dan kehidupan rakyat berdasarkan syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Dalam sistem ini negara tidak hanya berperan sebagai regulator, akan tetapi juga sebagai pelindung dan penjamin kesejahteraan bagi masyarakat.
Khilafah bertanggung jawab penuh atas keamanan pangan dan gizi masyarakat, bukan diserahkan kepada mekanisme pasar atau korporasi. Seharusnya negara memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi tanpa harus bergantung dengan kepentingan bisnis yang seringkali abai dengan aspek kesehatan demi meraup keuntungan sebesar-besarnya.
Khilafah juga menjamin terbukanya lapangan kerja yang luas melalui pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan sektor produktif. Dengan sistem ekonomi yang berlandaskan syariat, pemerintahan Islam akan memastikan bahwa setiap individu akan memiliki kesempatan bekerja dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Sistem Islam ini tidak hanya memberikan solusi atas permasalahan ekonomi, akan tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi seluruh rakyat.
Sejatinya Islam hadir ke tengah kehidupan untuk memberikan solusi terhadap semua persoalan umat manusia. Menurut pandangan Islam, negara memberikan perlindungan, dan memberikan kemudahan akses untuk memajukan setiap warga negara. Rasulullah Saw bersabda: “Imam (Khalifah/kepala Negara) adalah pengurus/pelayan rakyat dan bertanggung jawab atas pengurusan/pelayanan kepada rakyatnya.” (HR. al-Bukhari).
Adapun indikator keadilan dan kesejahteraan dalam negara Khilafah adalah terjaminnya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat tanpa terkecuali. Secara praktis negara Islam (Khilafah) akan menempuh dua cara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, yaitu melalui mekanisme langsung dan tidak langsung. Mekanisme langsung, berlaku untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa jasa. Sementara pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang dijamin dengan mekanisme tidak langsung.
Pertama, negara wajib memberikan pelayanan langsung berupa jasa yakni pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Jaminan atas pelayanan ini harus diberikan secara gratis. Karena ketiganya termasuk dalam kebutuhan dasar rakyat. Negara juga wajib menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk pelayanan jasa tersebut, seperti pengadaan rumah sakit dan segala infrastrukturnya, sarana pendidikan dan semua perlengkapannya, dan sarana perlindungan keamanan beserta perangkat hukumnya. Inilah yang disebut dengan mekanisme langsung.
Kedua, mekanisme tidak langsung untuk menjamin kebutuhan pokok rakyat ditempuh dengan cara menciptakan kondisi dan sarana yang dapat menjamin kebutuhan pokok tersebut. Di antaranya, pertama negara akan memberikan lapangan pekerjaan yang layak bagi semua kepala rumah tangga yakni laki-laki. Kemudahan dalam mengakses lapangan kerja akan memberikan kepastian bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah serta memenuhi kebutuhan primer dan sekunder bagi keluarganya. Kedua, jika individu tersebut tidak sanggup bekerja, maka ahli waris berkewajiban memenuhi kebutuhan pokoknya. Jika tidak ada ahli waris yang mampu memenuhi kebutuhannya, maka negara berkewajiban memenuhinya melalui kas Baitulmal. Itulah beberapa mekanisme yang akan dilakukan oleh negara Khilafah dalam menjamin kebutuhan rakyat.
Jika kebutuhan primer terpenuhi, gizi keluarga dan anak tentu bisa tercukupi. Jika akses ekonomi dan pendidikan mudah, kualitas sumber daya manusia akan meningkat, dan orang tua akan memahami terkait pengetahuan dan tata cara memenuhi gizi dan nutrisi anak. Demikianlah, hanya Khilafah yang mampu menjamin gizi yang baik bagi masyarakatnya.
Hanya saja, semua itu hanya akan dapat terwujud dalam negara yang mandiri, punya visi ideologis, dan terbebas dari cengkeraman asing dan aseng. Jika sistem kapitalisme terus dipertahankan, tidak ada jalan bagi rakyatnya terentaskan. Hanya dengan sistem Islam, kekayaan alam akan kembali kepada rakyat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Wallahua'lam bisshawab.
