Oleh : Siti Rima Sarinah (Pegiat Literasi)
Pengamen menghibur masyarakat di tengah hiruk pikuk lalu lintas di jalan dan di angkutan umum (angkot), menjadi pemandangan yang biasa kita jumpai. Namun, ada kalanya keberadaan pengamen dianggap meresahkan masyarakatnya,. khususnya pengguna angkot yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran pengamen. Selain dianggap meresahkan, pengamennya juga dapat merusak keindahan dan ketertiban kota. Padahal, jadi pengamen adalah cara mereka untuk bertahan hidup ditengah beban kehidupan yang tidak murah.
Dalam rangka menciptakan ketertiban dan kenyamanan masyarakat, pihak Pemkot Bogor mengeluarkan kebijakan untuk menjadikan pengamen sebagai musisi kota. Kebijakan ini bertujuan agar para pengamen memiliki kesempatan mendapatkan penghasilan yang lebih baik dan dapat merubah kondisi perekonomian mereka.
Belasan grup pengamen di Kota Bogor sudah tampil secara resmi di Taman Ekspresi dan Alun-Alun Kota Bogor, setelah mengikuti audisi yang digelar oleh Pemkot beberapa waktu lalu. Sejumlah pengamen ”manggung” menghibur warga dan wisatawan di taman-taman tersebut. Kebijakan Pemkot Bogor ini tentu mendapatkan apresiasi dari para pengamen. Sebab, kebijakan ini membuat para pengamen merasa nyaman dan diuntungkan. Karena bisa mendapatkan keuntungan dari ”manggung” sebesar Rp 700-Rp 800 per hari (radarbogor, 04/05/2025)
Sekilas terlihat kebijakan Pemkot Bogor menjadi win-win solution yvang menjadikan seluruh masyarakat puas. Pengguna angkot merasa nyaman, terwujud kota yang indah dan tertib. Tetapi jika kita cermati, kebijakan ini hanyalah bersifat parsial dan tak menyentuh akar persoalan permasalahan penyebab munculnya para pengamen. Sebab, kondisi ekonomilah yang memaksa seseorang untuk jadi pengamen. Sulitnya mendapatkan pekerjaan ditengah maraknya kasus PHK yang terjadi dimana-mana. Hal ini mengakibatkan lapangan pekerjaan semakin terbatas, sehingga menjual suara menjadi alternatif untuk bisa bertahan hidup.
Tidak dipungkiri, sistem kapitalisme yang bertahta saat ini senantiasa memberikan solusi tambal sulam untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Misalnya masalah kemiskinan yang mendera masyarakat hingga kini blm ada kebijakan dan solusi yang mampu mengatasinya. Solusi yang diberikan hanyalah solusi yang sifatnya sementara, seperti bantuan soial. Persoalan pengamen pun diatasi dengan cara yang sama. Ibarat orang sakit yang hanya dikasih obat penahan sakit tanpa menghilangkan penyakitnya.
Padahal kita tinggal di negeri yang kaya dengan sumber daya alam yang melimpah ruah. Kalau saja kekayaan alam tersebut di kelola dengan cara yang benar, maka tidak akan pernah kita jumpai masyarakat hidup dalam kemiskinan bahkan sebaliknya rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Tetapi sistem kapitalisme telah merampas kekayan alam milik rakyat dan diserahkan kepada pemilik modal untuk mengelolanya. Sehingga para pemilik modal yang menjadi pihak yang diuntungkan, mereka semakin kaya sebaliknya rakyat semakin terpuruk dalam kemiskinan ekstrem.
Di sisi lain, sistem kapitalisme menjadikan peran negara bukan sebagai pelayan rakyat, justru sebaliknya negara berkolaborasi dengan pemilik modal dengan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan mereka. Hubungan simbosis mutualisme sangat terlihat jelas antara penguasa dan pemilik modal dan mereka sama-sama menjadi pihak yang diuntungkan dan rakyatlah yang menjadi korban keserakahan mereka.
Tentu kita tidak bisa terus menerus bertahan dalam sistem kapitalisme sang pembuat masalah. Karena Islam memiliki seperangkat aturan untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan, termasuk kemiskinan. Islam menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap seluruh urusan rakyat dan menjamin apa saja yang dibutuhkan oleh rakyat. Negara dalam Islam sebagai pelayan yang senantiasa hadir di tengah rakyat untuk menyelesaikan persoalan kehidupan.
Rakyat hidup makmur dan sejahtera menjadi fokus utama negara dalam pengurusannya kepada rakyat. Selain negara akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk laki-laki agar dapat menafkahi keluarganya dengan cara yang layak. Selain itu, kekayaan alam milik rakyat dikelola langsung oleh negara dan tidak membeiarkan individu atau swasta apalagi pemilik modal untuk mengelolanya. Hasil dari pengelolaan alam ini akan dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi dan kebutuhan pokok yang lainnya. Sehingga rakyat tidak perlu memikirkan biaya sekolah atau biaya rumah sakit, karena negara sudah menjaminnya.
Dengan mekanisme seperti ini, bisa dipastikan kemiskinan akan sirna dari umat, berganti potret kehidupan rakyat yang makmur, sejahtera dan bahagia. Tentu potret kehidupan seperti inilah yang diimpikan oleh setiap individu rakyat. Dan hanya bisa terealisasikan apabila sistem Islam diterapkan dalam seluruh lini kehidpan dalam institusi negara, bukan sistem kapaitlaisme atau yang lainnya. Wallahua’lam
