Oleh: Jae Raa
Pengangguran massal yang dialami oleh negeri ini tak lain akibat sistem yang rusak, maka tak heran masyarakat sulit sekali memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga banyak yang memilih #KaburAjaDulu.
Tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi seperti diploma dan sarjana banyak yang menjadi pembantu rumah tangga, pengasuh anak, sopir, bahkan office boy (pramukantor). Ini diakibatkan minimnya lapangan pekerjaan di sektor formal dan badai pemutusan hubungan kerja dalam beberapa tahun terakhir. (30/4/25 BBC.com)
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka pengangguran menjadi 981.203 orang pada 2020, dan meski sempat turun menjadi 842.378 orang di 2024, jumlah tersebut tetap tergolong tinggi. (1/5/25 cnbcIndonesia.com)
Data diatas menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di negeri ini masih tergolong tinggi, pasalnya yang bergelar sarjana masih banyak yang tidak memiliki pekerjaan apalagi mereka yang tidak bergelar sarjana. Tentu ini menjadi salah satu kegagalan negara dalam menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya, seharusnya menyediakan pekerjaan untuk mereka adalah kewajiban pemerintah agar kesejahteraan ekonomi dapat dirasakan oleh setiap individu dan juga memutus rantai kemiskinan rakyat.
Lebih dari itu, lapangan pekerjaan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan setiap individu. Tentu ini menjadi tugas yang berat bagi Negara, namun jika strategi yang dilaksanakan itu sesuai dengan syari'at Islam tentu hal tersebut bisa diatasi oleh Negara. Namun sayangnya, sistem kehidupan saat ini diatur oleh Kapitalis-sekularisme, dimana prinsipnya adalah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Semua Sumber kehidupan masyarakat dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan.
Contohnya saja, Indonesia ini memiliki Sumber Daya Alam yang banyak, baik tambang batu bara, emas, minyak bumi, hutan, air dan lain-lain. Tapi semua itu dikelolah oleh para oligarki yang sudah berinvestasi untuk mengambil pundi-pundi kekayaan di negeri ini. Maka tak heran para pekerjanya pun sesuai keinginan mereka dengan tujuan untuk menjalankan aksi keserakahan mereka. Maka sudah menjadi kewajaran jika jumlah pengangguran di negeri makin kian menambah. Parahnya lagi, penguasapun acuh tak acuh terhadap rakyatnya yang membutuhkan pekerjaan.
Inilah bobroknya sistem saat ini, semua kekayaan yang seharusnya milik umat mudah dikuasai oleh individu-individu yang mempunyai kepentingan. Berbanding terbalik dengan sistem Islam yang wajibkan Negara mengurus rakyat secara mandiri tanpa bantuan oligarki apalagi jadi negara pembebek untuk negara-negara lainnya. Negara Islam dalam bingkai Khilafah mempunyai strategi dalam memenuhi kebutuhan setiap rakyatnya, yaitu. Pertama dengan membuka lapangan pekerjaan terutama bagi para laki-laki yang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya.
Kedua, negara menjalankan kewajiban membuka lapangan pekerjaan untuk menunaikan amanah sebagai pengurus rakyat, karena di dalam Islam penguasa wajib memenuhi kebutuhan sandang, papan, pangan, disetiap individu. Bahkan Khilafah akan memberikan kesehatan, pendidikan, dan keamanan diberikan secara gratis oleh negara. Ketiga, adanya SDM dengan skill (keahlian, keterampilan) yang negara butuhkan tentu ini tidak mudah di laksanakan.
Namun, di sinilah peran negara yaitu melakukan pendidikan formal melalui pendidikan tinggi dengan berbagai jurusan.
Daulah Islam, juga menyediakan pelatihan, pembekalan skill, maupun program lainnya yang akan di berikan oleh negara. Nah, lalu bagaimana dengan SDA maupun aset Negara yang dimiliki di Negara Islam? Tentu negara sendirilah yang akan mengelola secara mandiri sehingga notabenenya akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakatnya. Inilah kebijakan ekonomi Islam dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan memutus rantai pengangguran di masyarakat.
