Dalam dokumen anggaran yang berhasil diperoleh, total ratusan juta rupiah dialokasikan untuk perjalanan dinas sebesar Rp 296 juta, honorarium/jasa mencapai Rp 181 juta, serta belanja makanan dan minuman sebesar Rp 45 juta. Angka yang mencolok ini justru menutupi prioritas utama lembaga: membantu rakyat kecil.
Tak kalah mencengangkan, pengeluaran untuk bahan bakar dan pelumas menyentuh angka Rp 46 juta, disusul dengan perawatan kendaraan dinas sebesar Rp 19 juta. Bahkan, untuk pemeliharaan alat pendingin dan komputer, anggaran yang dihabiskan mencapai lebih dari Rp 13 juta.
Gedung dan perabot kantor juga tak luput dari gelontoran dana. Penyewaan tempat pertemuan dan pemeliharaan kantor menyedot anggaran hingga Rp 42 juta. Alokasi untuk alat tulis kantor, bahan cetak, dan benda pos pun membengkak hingga puluhan juta rupiah.
Ironisnya, anggaran bantuan sosial untuk individu—yang seharusnya menjadi prioritas utama—hanya berkisar antara Rp 14 juta hingga Rp 89 juta per item, dengan alokasi tertinggi Rp 480 juta yang belum dijelaskan detail penerimanya. Sementara itu, pengadaan becak motor untuk masyarakat prasejahtera hanya menyentuh angka Rp 118 juta, jauh dari cukup jika dibandingkan kebutuhan riil di lapangan.
Pakar kebijakan publik menilai penggunaan anggaran ini lebih mencerminkan budaya elitis birokrasi dibandingkan semangat pelayanan sosial. “Jika nominal perjalanan dinas dan honor lebih tinggi dari bantuan ke rakyat miskin, maka fungsi Dinsos sudah melenceng,” ujar seorang pengamat sosial kepada media.
Transparansi dan akuntabilitas kembali menjadi pekerjaan rumah besar. Dinsos seolah tak tersentuh audit moral, dan seakan nyaman berkubang dalam zona nyaman anggaran rutin sementara masyarakat masih berjibaku dengan kemiskinan struktural.
Masyarakat pun mulai bertanya: untuk siapa sebenarnya anggaran ini dirancang? Jika rakyat hanya dapat remah bantuan, sementara birokrat bersantai dalam ruang berpendingin, maka siapa yang sebenarnya ‘miskin’ rakyat atau empati pejabatnya?
Saat dikonfirmasi dengan pihak terkait sampai berita ini dilayangkan belum ada tanggapan apa pun dari pihak Dinas sosial kota Lhokseumawe. (Ak)
