Apa arti kepemimpinan jika rakyat mengencangkan ikat pinggang, sementara pejabat pesta pora dengan uang negara? Pertanyaan itu menyeruak ketika terkuak fakta Rp 410 juta hanya untuk bayar listrik kantor walikota. Ironi, ketika di kampung-kampung warga menunggak tagihan listrik demi bertahan hidup.
Tak berhenti di situ. Pengadaan gorden Rp 77 juta, meja makan Rp 21 juta, dan lemari Rp 45 juta di rumah jabatan menimbulkan tanda tanya besar benarkah ini prioritas di tengah kota yang dipenuhi lubang jalan dan pengangguran?
Rasa jumawa pejabat makin telanjang lewat anggaran jamuan tamu, open house, halal bi halal dan makan minum internal yang menelan miliaran rupiah. Untuk apa pesta berulang-ulang jika rakyat tak merasakan secuil manfaatnya?
Rakyat pun geleng kepala ketika mengetahui anggaran ratusan juta rupiah untuk membeli genset, meja rias, alas meja, sofa mewah dan perabot rumah jabatan. Perabot mewah ini jelas tak ada kaitannya dengan kesejahteraan publik.
Tak cukup sampai di situ, Rp 548 juta dihabiskan untuk tenaga administrasi, plus ratusan juta lagi untuk tenaga kebersihan dan keamanan. Siapa saja yang digaji? Bagaimana transparansi dan akuntabilitasnya? Publik butuh penjelasan, bukan sekadar angka.
Sementara itu, pos belanja alat tulis, bahan cetak dan peralatan kantor tembus setengah miliar lebih. Padahal teknologi digital sudah meminimalisir penggunaan kertas, kemana logika efisiensi?
Wartawan media ini berulang kali mencoba meminta klarifikasi kepada Kepala Bagian Umum (KBU) Kota Lhokseumawe, Mulkan, namun pesan yang dikirim tak digubris. Hal yang sama terjadi saat menghubungi Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, yang memilih bungkam.
Sikap tutup mulut pejabat ini justru semakin mempertebal aroma pemborosan di tubuh Pemkot Lhokseumawe. Di satu sisi rakyat berjibaku membayar listrik dan harga kebutuhan pokok, di sisi lain para penguasa berpesta di rumah jabatan.(A1)
