Fenomena ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai mutu pekerjaan kontraktor. “Bangunan baru, tapi sudah retak. Kualitasnya sangat diragukan,” ujar seorang tokoh masyarakat Kota Langsa yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa pekerjaan proyek dikerjakan asal jadi. Lemahnya pengawasan dinilai membuka ruang praktik penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Publik pun mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh turun tangan melakukan penyelidikan hukum.
Selain pembangunan gedung utama, proyek pengadaan meubelair senilai Rp7,34 miliar juga ikut terseret sorotan. Masyarakat meminta kedua paket itu diaudit secara menyeluruh.
“Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan kontrak maupun RAB, penegak hukum harus tegas. Jangan biarkan kasus ini menguap. Transparansi hasil audit mutlak agar publik tidak terjebak dalam spekulasi,” tegas sumber yang sama.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum membuahkan jawaban jelas. Respons singkat melalui pesan singkat justru menimbulkan tanda tanya baru.(Ak)
