Pembalakan liar atau illegal logging bukan sekadar persoalan pencurian kayu. Dampaknya jauh lebih mengerikan hilangnya kawasan resapan air, rusaknya ekosistem, hingga meningkatnya ancaman bencana ekologis seperti banjir bandang dan tanah longsor yang kini mulai menghantui warga di sejumlah kecamatan di Aceh Besar.
Seorang tokoh masyarakat Aceh Besar yang enggan disebutkan namanya menyebut, lemahnya pengawasan dari pihak KPH Wilayah I menjadi celah bagi para pelaku illegal logging untuk terus beroperasi bebas.
“Kami curiga ada pembiaran. Kalau pengawasan berjalan, tidak mungkin pembalakan sebesar itu bisa terjadi tanpa sepengetahuan mereka,” ungkapnya dengan nada geram kepada tim media ini.
Kesan “tutup mata” terhadap maraknya penebangan liar ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Mereka menilai, KPH Wilayah I seakan kehilangan fungsi dan tanggung jawab utamanya dalam menjaga kelestarian hutan Aceh.
Warga pun mendesak Gubernur Aceh untuk turun tangan langsung.
“Sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat KPH. Bila ada yang bekerja setengah hati, segera copot dan tindak tegas. Jangan biarkan hutan kita hancur karena kelalaian birokrasi,” tegas sumber tersebut.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Aceh melalui pesan WhatsApp belum mendapatkan tanggapan. Sikap bungkam ini semakin menambah tanda tanya besar ada apa di balik sunyinya respon dari lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan menjaga hutan Aceh?
Di tengah terus berkurangnya tutupan hutan dan meningkatnya ancaman bencana ekologis, publik kini menanti langkah tegas dari Pemerintah Aceh. Apakah KPH Wilayah I akan terus diam, atau akhirnya bertindak menyelamatkan hutan yang menjadi paru-paru bagi jutaan warga Aceh? (Ak).
