Mewahnya Anggaran Sekretariat Wali Nanggroe Aceh 2025: Perjalanan Dinas Rp 7,5 Miliar, Makan-Makan Rp 1,8 Miliar!


author photo

3 Okt 2025 - 01.09 WIB


Banda Aceh --- Keurukon Katibul Wali atau Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh kembali menyedot perhatian publik lewat rancangan belanja tahun 2025. Angka-angka yang tercatat menunjukkan kemewahan, terutama pada pos perjalanan dinas, jamuan, hingga tunjangan pejabat. Jumat (03 Okt 2025).

Perjalanan Dinas Tembus Rp 7,5 Miliar

Anggaran terbesar masih terkonsentrasi pada perjalanan dinas. Untuk perjalanan dinas biasa dalam negeri dialokasikan Rp 6,52 miliar, perjalanan dalam kota Rp 154,6 juta, dan perjalanan luar negeri mencapai Rp 849,7 juta. Total belanja perjalanan dinas hampir menyentuh Rp 7,5 miliar.

Makan, Minum, dan Natura Rp 1,8 Miliar

Kegiatan rapat dan jamuan juga tak kalah fantastis. Belanja makanan dan minuman rapat menelan Rp 730,6 juta, jamuan tamu Rp 476,1 juta, ditambah natura dan pakan sebesar Rp 600 juta. Total belanja konsumsi mencapai Rp 1,8 miliar.

Tunjangan Pejabat Miliaran Rupiah

Belanja tunjangan jabatan dan representasi pejabat Majelis Tinggi serta Wali Nanggroe juga mendapat porsi besar. Tercatat:

Tunjangan jabatan Majelis Tinggi Rp 2,44 miliar

Uang representasi Majelis Tinggi Rp 1,16 miliar

Tunjangan jabatan Wali Nanggroe Rp 480 juta

Uang representasi Wali Nanggroe Rp 36 juta

Uang representasi Waliyul Ahdi Rp 28,8 juta


Jasa Tenaga Pendukung Rp 4,9 Miliar

Selain pejabat, pos anggaran jasa tenaga kerja juga cukup gemuk. Tercatat:

Tenaga ahli Rp 1,01 miliar

Administrasi Rp 1,02 miliar

Keamanan Rp 1,68 miliar

Pelayanan umum Rp 115,2 juta

Supir Rp 231,6 juta

Kesehatan Rp 96 juta

Kebersihan Rp 528 juta

Lembur Rp 282,2 juta


Honorarium Tak Kalah Menggiurkan

Honorarium juga menjadi sorotan:

Pengelola keuangan Rp 467,6 juta

Tim pelaksana kegiatan Rp 52,5 juta

Narasumber, moderator, panitia Rp 200,2 juta

Dengan pola belanja yang menitikberatkan pada perjalanan dinas, konsumsi, dan tunjangan pejabat, publik patut bertanya: benarkah semua anggaran jumbo ini sesuai kebutuhan masyarakat Aceh, atau justru sekadar “kemewahan birokrasi” di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih penuh tantangan? (Ak)
Bagikan:
KOMENTAR
 
Copyright @ 2014-2019 - Radar Informasi Indonesia, PT