Oleh: Armyani
Persoalan kemacetan di negeri ini akan terus menerus terjadi setiap tahunnya, karena diakibatkan solusi yang diberikan oleh pemerintah tidak menyelesaikan sampai ke akar-akar permasalahan.
Dikutip dari (cnbcindonesia.com) Sabtu, 06/4/24/ Salah satu pusat kemacetan adalah sebelum embarkasi ke kapal, di mana calon penumpang harus mengantri dalam tiga kantong berbeda sebelum dapat naik ke kapal. Antrian tersebut sendiri dapat memakan waktu hingga 4 jam. Sebelum sampai pelabuhan Merak, kemacetan parah juga terjadi di Tol Tangerang-Merak KM 95.
Senada dengan (media kumparan.com) (Jum'at, 5/4/24) Korlantas Polri menerapkan aturan pembatasan kendaraan angkutan barang selama masa mudik Lebaran 2024. Kendaraan truk dengan sumbu 3 atau lebih dilarang melintas di jalan tol maupun arteri.
Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya, melakukan aktivitas mudik saat menjelang idul Fitri dan tak heran jika kemacetan terjadi di berbagai daerah. Alhasil, kelancaran transportasi selalu menjadi permasalahan pada momen istimewa ini. Kemacetan mudik ini disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang tidak merata sehingga banyak masyarakat desa melakukan urbanisasi ke kota demi kesejahteraan hidup.
Munculnya masalah tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa mitigasi negera tidak berjalan dengan baik sehingga tidak menyelesaikan persoalan ini. Upaya menyelesaikan permasalahan tidak berjalan karena diakibatkan pelayanan transportasi disediakan dengan prinsip bisnis, hal ini suatu kewajaran di sistem Kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem yang berdiri atas orientasi materi, semua kebutuhan masyarakat dikapitalisasikan termasuk pelayanan negara kepada rakyatnya.
Sistem Kapitalis membuat para penguasa membuat kebijakan yang memberikan keuntungan bagi mereka, akhirnya negara lalai melayani masyarakat. Sayangnya, kebijakan-kebijakan seperti ini seolah dimaklumi oleh masyarakat dan bahkan dijadikan legalitas oleh negara, alhasil jika negara tidak memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan rakyatnya. Solusi yang diberikan hanya solusi yang pragmatis dan parsial seperti penerapan ganjil genap, diskon tiket dan sebagainya.
Berbeda halnya dengan sistem kehidupan yang diatur oleh Islam dalam naungan Daulah Islamiyyah. Daulah akan bertanggung jawab atas keselamatan dan kenyamanan bagi rakyat untuk bisa menikmati sarana publik termasuk pada hari mudik. Negara akan melakukan mitigasi optimal sebagai bentuk periayaan terhadap masyarakatnya, khususnya dalam hal transportasi mudik. Pertama, Daulah akan membangun dan memperbaiki jalan raya secara totalitas bukan hanya di jalan utama namun hingga ke jalan-jalan desa dan perkampungan.
Di dalam negara Daulah juga ada lampu penerangann sepanjang jalan, kedua menyediakan transportasi seperti kereta api, kapal laut, hingga kendaraan udara dengan harga yang terjangkau tanpa ada kapitalisasi di dalamnya. Ketiga, Daulah akan menyediakan layanan transportasi atas dasar layanan sosial, bukan bisnis. Keempat, Negara akan mengembangkan industri transportasi dengan teknologi terbaru agar bisa terjamin kualitasnya. Penyediaan ini sebagai bentuk tanggung jawab Daulah kepada warga negaranya.
