Oleh: Kasmawati A.Md
(Pemerhati Sosial Masyarakat)
Pemerintah akan memperketat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjaga kualitas makanan yang dibagikan pada anak sekolah.
Hal tersebut, disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, usai adanya 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo yang keracunan usai menyantap makanan menu MBG.
"Menjadi bahan evaluasi harian, agar semua yang di lapangan terus meningkatkan kualitas layanan," kata Dadan kepada Tirto, Jumat (17/1/2025).
https://tirto.id/pemerintah-akan-memperketat-kualitas-makanan-di-program-mbg-g7uH
Kebijakan MBG banyak masalah, mulai dari pendanaan, makanan tidak berkualitas/membahayakan, sasaran, dll. Hal ini menunjukkan negara tidak becus mengurus rakyat. Kebijakan ini juga pada dasarnya tidak menyentuh akar masalah banyaknya generasi yg belum terpenuhi kebutuhan gizinya dan tingginya kasus stunting.
Bahkan MBG sejatinya bukan didedikasikan untuk kepentingan rakyat tapi proyek pencitraan yang ujung-ujungnya akan membebani rakyat. Nampak kebijakan ini belum direncanakan secara matang, seolah dijadikan alat kampanye untuk menarik suara rakyat, dan terbukti justru menguntungkan korporasi. Makin nyata program ini sebagai program populis.
Ini jauh sekali dari visi awalnya yang begitu bombastis. Pelaksanaan program MBG cenderung ala kadarnya. Alih-alih bisa mengatasi stunting, pada akhirnya para peserta didik penerima MBG yang justru menjadi korban. Carut marut program ini merupakan bukti dari rusaknya sistem kapitalis yang diterapkan negeri ini, sistem rusak yang dijalankan berdasarkan asas manfaat pada akhirnya mengurus urusan rakyat berdasarkan untung rugi.
Sistem sekuler kapitalisme sangat berbeda dengan sistem Islam dalam mengurus urusan rakyat. Dalam merealisasikan program serupa MBG maupun payung besar pencegahan stunting, negara Islam tidak akan sibuk hanya pada aspek teknis sebagaimana pembagian dan penyaluran produk MBG ke seluruh pelosok negeri, namun negara menjamin kebutuhan gizi generasi dengan mekanisme sesuai syariat Islam. Penguasa dalam sistem Islam memahami bahwa kepemimpinan adalah amanah sebagaimana hadits.
"Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya".( HR. Imam Bukhari dan Muslim)"
Berpegang pada hadits tersebut maka pemimpin dalam Islam tidak akan bermain-main terkait urusan umat. Negara akan menjamin terpenuhinya kebutuhan umat sehingga tak akan terjadi stunting dan semua rakyat terpenuhi kebutuhan gizinya.
Negara juga wajib menyediakan lapangan kerja yang luas, membangun kedaulatan pangan di bawah departemen kemaslahatan umum. Departemen ini akan menjaga kualitas pangan di tengah masyarakat. Negara akan melibatkan para pakar dalam membuat kebijakan, baik terkait pemenuhan gizi, pencegahan stunting maupun dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan
Negara memiliki dana besar dari sumber yang beragam untuk mewujudkan semua kebijakannya dalam mengurus rakyat dengan pengurusan yang berkualitas terbaik. Hanya dengan diterapkannya sistem Islam dalam pengaturan kehidupan maka rakyat akan terpenuhi kebutuhan hidupnya secara maksimal. Wallahua'lam
