Aceh Barat Daya – Di tengah jeritan masyarakat yang masih bergelut dengan kemiskinan dan keterbatasan akses layanan dasar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Kabupaten Aceh Barat Daya tercatat menghabiskan anggaran miliaran rupiah untuk belanja operasional yang menuai tanda tanya besar, Rabu (24 Jun 2025).
Berdasarkan data anggaran tahun 2024, total belanja dinas tersebut mencapai angka mencolok:
Belanja Perjalanan Dinas: Rp 1.080.414.000
Belanja Honorarium dan Jasa: Rp 2.318.790.000
Belanja Makanan dan Minuman: Rp 388.247.250
Belanja Sosialisasi: Rp 287.175.000
Belanja Internet/TV Berlangganan: Rp 413.885.400
Belanja Natura dan Pakan: Rp 35.357.611
Belanja Lembur: Rp 22.060.000
Total anggaran yang mengalir untuk kegiatan birokrasi ini hampir menyentuh Rp 4,5 miliar, tanpa rincian jelas sejauh mana dampaknya bagi masyarakat yang menjadi sasaran program pemberdayaan.
Sorotan tajam datang dari berbagai kalangan, mengingat alokasi fantastis untuk perjalanan dinas dan honorarium dianggap tidak proporsional dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Terlebih, belanja seperti TV berlangganan dan pakan natura menimbulkan kesan "pesta anggaran" di balik meja kantor dinas.
"Ini ironi luar biasa. Anggaran seolah dimanfaatkan untuk kenyamanan internal birokrasi, sementara rakyat masih menunggu pemberdayaan yang nyata," ujar salah satu aktivis sosial lokal yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPMP4 belum memberikan klarifikasi terkait efektivitas penggunaan anggaran tersebut. Publik pun menanti transparansi dan pertanggungjawaban yang sepadan, agar anggaran negara benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar memenuhi selera elit birokrasi.
Saat dikonfirmasi dengan pihak terkait melaui pesan WhatsApp mengatakan, belum bisa saya berikan jawaban karena belum saya pelajari, mohon izin dan minta maaf lagi tidak bisa kasih jawaban karena lagi ada acara keluarga," tutupnya. (Ak)
