Anggaran untuk belanja kursus singkat/pelatihan saja membengkak hingga Rp1.539.200.000. Sebuah angka yang memunculkan tanya besar: pelatihan macam apa yang membutuhkan dana hingga miliaran rupiah? Apakah pelatihan tersebut benar-benar berdampak langsung terhadap peningkatan layanan kesehatan masyarakat, atau hanya sebatas formalitas kegiatan rutin?
Tidak berhenti di situ, sewa gedung dan bangunan tempat pertemuan juga memakan biaya Rp270.000.000. Di tengah maraknya fasilitas pemerintah yang bisa dimanfaatkan tanpa biaya besar, keputusan untuk menyewa tempat dengan anggaran ratusan juta rupiah ini tentu layak dikritisi. Apakah ini bentuk pemborosan atau ada motif lain di balik pemilihan lokasi mewah?
Sementara itu, belanja makanan dan minuman menyedot Rp640.766.000. Angka yang fantastis hanya untuk konsumsi kegiatan, bukan pelayanan langsung ke pasien. Di saat banyak puskesmas kekurangan alat medis, bagaimana mungkin konsumsi jadi prioritas?
Lebih mengkhawatirkan lagi, belanja bahan bakar dan pelumas tercatat mencapai Rp698.703.200, dan pemeliharaan kendaraan dinas sebesar Rp250.000.000. Jumlah ini menggambarkan mobilitas tinggi para pejabat, namun publik patut mempertanyakan: mobilitas untuk pelayanan atau sekadar perjalanan seremonial?
Puncaknya adalah belanja perjalanan dinas yang menembus angka Rp2.060.570.000. Dalam situasi daerah yang masih berjuang menekan angka stunting dan meningkatkan cakupan imunisasi, perjalanan dinas dengan dana jumbo seolah menjadi prioritas utama, ketimbang terjun langsung menyentuh persoalan di lapangan.
Anggaran jumbo ini menimbulkan kecurigaan publik: benarkah ini untuk pelayanan kesehatan, atau hanya untuk kenyamanan birokrasi? Sudah saatnya lembaga pengawas dan aparat penegak hukum menelusuri lebih dalam. Rakyat menunggu, bukan laporan kertas tetapi bukti nyata bahwa setiap rupiah dari uang negara digunakan sepenuhnya untuk rakyat.
Saat dikonfirmasi dengan pihak terkait sampai berita ini dilayangkan belum merespon terkait hal diatas.(Ak)
