Banda Aceh – Setiap tahun, Dinas Kesehatan Aceh mengelola anggaran jumbo dari APBA dan Dana Otonomi Khusus. Tujuannya jelas meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Namun, fakta di lapangan justru berbanding terbalik layanan kesehatan tak kunjung membaik, sementara praktik pemborosan anggaran kian telanjang. Selasa (26 Agustus 2025).
“Anggaran triliunan itu lebih sering jadi bancakan pejabat dan rekanan piaraan. Sudah mengakar, pola mainnya begitu-begitu saja,” kata mantan kombatan GAM asal Peureulak, Anwar Daod alias Tengku Rabo.
Anwar menyingkap data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP 2024 yang mencerminkan pemborosan belanja. Untuk program “Penyediaan Layanan Kesehatan”, Dinkes Aceh tercatat menganggarkan:
Rp12,5 miliar untuk sewa kendaraan bermotor khusus
Ratusan juta rupiah untuk sewa gedung dan fasilitas umum tanpa urgensi jelas
Rp4,96 miliar untuk perjalanan dinas
Rp1 miliar untuk konsumsi makan-minum
Rp329 juta untuk belanja ATK
“Setiap tahun nomenklaturnya diulang. Ada indikasi kuat mark up bahkan pengadaan fiktif,” tegas Anwar.
BPK Mandul, Mafia Proyek Subur
Seorang sumber internal Dinas Kesehatan membocorkan, mafia anggaran tumbuh subur karena lemahnya pengawasan. “Pegawai yang bermental mafia harus disingkirkan ke kabupaten/kota. Sebaliknya, yang bersih mesti ditarik ke provinsi. Itu satu-satunya cara memutus mata rantai proyek,” ujarnya.
Namun, harapan itu terganjal lemahnya peran pengawas. BPK RI selama bertahun-tahun hanya menyoroti soal administratif, tanpa menyentuh akar masalah.
“Saya curiga ada sesuatu. Kenapa BPK seolah tak berdaya di Dinkes Aceh? Kalau begini terus, Dana Otsus hanya memperkaya dinas dan rekanannya, rakyat tetap sengsara,” sindir Anwar.
Rakyat Jadi Korban: Dokter Absen, Pasien Meregang Nyawa
Kondisi buruk layanan kesehatan kian memperkuat kekecewaan publik. Tahun lalu, dugaan malapraktik di RSUD Zainoel Abidin (RSUDZA) membuat seorang pasien cacat permanen.
Di Aceh Timur, seorang ibu meninggal saat melahirkan karena dokter jaga tak berada di tempat.
“Anak saya meninggal hanya karena terlambat ditangani. Dokternya belum datang. Kalau beginilah kualitas rumah sakit, lebih baik kami ke Penang meski harus bayar mahal,” ujar Mulyadi, warga setempat.
Hal senada dirasakan Riska, pasien asal Lhokseumawe. “Meski gratis, tapi pelayanan sangat jelek. Dokternya rata-rata anak pejabat, melayani pasien seperti tentara bertemu musuh,” katanya dengan nada trauma.
Pasien Berbondong ke Malaysia
Fenomena warga Aceh berobat ke Malaysia makin marak. Agen perjalanan mencatat lonjakan pasien ke Penang dan Kuala Lumpur dalam lima tahun terakhir. Meski harus mengeluarkan jutaan rupiah, banyak warga mengaku lebih yakin berobat ke luar negeri dibanding mengandalkan layanan kesehatan lokal.
Sistem Bobrok, Publik Kecewa
Seorang aktivis mahasiswa menegaskan, kasus-kasus itu mencerminkan bobroknya sistem pengawasan. “Ironis, rakyat yang sakit diperlakukan seperti beban. Anggaran triliunan hanya jadi bancakan, sementara rumah sakit tetap bobrok,” katanya. (RB)
