Berdasarkan daftar realisasi, terdapat sejumlah transaksi dengan nilai signifikan. Di antaranya belanja iklan sebesar Rp250 juta muncul dua kali, disusul pengeluaran Rp296 juta, Rp248 juta, dan Rp126 juta. Beberapa kegiatan lain juga menunjukkan angka puluhan juta rupiah, mulai dari Rp63,2 juta, Rp48,95 juta, Rp32,64 juta (tiga kali), hingga Rp21,76 juta dan Rp6,9 juta.
Besarnya alokasi di sektor publikasi ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi serta prioritas belanja pemerintah daerah. Pengamat anggaran menilai, pos iklan dan publikasi seharusnya memiliki justifikasi kuat dan berbanding lurus dengan manfaat langsung bagi masyarakat.
Hingga kini, pihak humas, pemerintah kabupaten belum memberikan penjelasan rinci terkait detail kegiatan, output publikasi, serta alasan di balik tingginya pengulangan nilai belanja pada pos yang sama.
Publik menunggu penjelasan resmi guna memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar tepat sasaran dan bukan sekadar formalitas belaka. Pemeriksaan lebih lanjut dari lembaga pengawasan dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Aceh Besar.(Ak)
