Oleh :Rini Astutik
Pemerhati Sosial
Hujan yang mengguyur Kota Minyak sejak Selasa lalu (25/4/2023) membuat sejumlah daerah kembali tergenang. Pantauan BPBD Balikpapan beberapa titik tergenang. Khususnya di kawasan utara kota. Salah satunya di sekitar Kilometer 5,5 Kariangau dengan ketinggian air 120 sentimeter atau sepinggang badan dewasa. Serta permukiman sekitar ikut terendam dengan ketinggian air 1,5 meter. Sebab, di sana merupakan dataran rendah.
Selain Kariangau, banjir juga menimpa permukiman di Kilometer 18 Balikpapan Utara. Satu keluarga mendapat pertolongan evakuasi karena bahaya ular. Serta ada pohon tumbang di Jalan Mulawarman Balikpapan Timur yang turut mengganggu lalu lintas kendaraan.https://kaltimpost.jawapos.com/balikpapan/27/04/2023/banjir-rendam-kawasan-utara-kota-balikpapan
Permasalahan banjir di Kaltim tak pernah usai dari waktu ke waktu. Jika hujan datang, maka kota maupun desa bersiap akan segera banjir. Padahal, beberapa jam saja, banjir sudah menggenangi jalan dan pemukiman. Apalagi jika curah hujan yang tinggi akan berdampak banjir yang sangat luas.
Akibat dari pada Banjir yang kerap kali berulang tentunya akibat dari pada tata kelola alam yang salah. Mulai dari makin banyaknya pembangunan gedung, pemukiman dan perumahan di daerah-daerah resapan air hingga terjadinya liberalisasi di kawasan hutan dan pertambangan secara besar-besaran.
Belum lagi soal Penanganan banjir yang terkesan sangat lamban terutama bagi warga yang terdampak. Padahal seperti kita ketahui bahwa Balikpapan dan Kaltim pada umumnya merupakan daerah IKN baru, yang tidak seharusnya banjir. Bagaimana jadinya kalau IKN membawa dampak banjir semakin parah bagi kota penyangga dan sekitarnya. Harusnya hal yang demikian perlu diantisipasi dan dipikirkan.
Tak bisa dipungkiri pulau Kalimantan yang kita cintai ini banyak dikelilingi oleh pertambangan. Tak sedikit pertambangan meninggalkan lubang-lubang yang menganga. Tumbuhan yang awalnya ada diatas pertambangan habis digunduli dan ditebang secara brutal. Tak ayal batu baranya pun dikeruk secara bebas, tanpa lagi memperhatikan dampak negatif yang muncul nantinya bagi alam dan masyarakat.
Ini dikarenakan Penggalian tambang akan berefek pada kerusakan. Apalagi sedari awal tidak memikirkan baik dan buruknya, juga solusi tepat setelah penggalian. Tapi yang terjadi terus saja menggali, mengambil, memperluas penggalian hanya untuk mendapatkan hasil dan keuntungan semata dari proyek tersebut.
Alhasil biang dari kerusakan lingkungan tersebut menimbulkan banjir, hal ini dikarenakan para investor baik asing maupun swasta mendapatkan kemudahan ijin untuk melakukan penggalian SDA di daerah kita. Sistem negara saat ini yang berasas pada sistem kapitalisme sekularisme yang hanya akan melahirkan kebijakan liberal.
Kalimantan Timur sebagai satu wilayah yang kaya sebagai penghasil SDA utama di Indonesia. Menjadi incaran bagi para pemilik modal untuk bisa menguasai SDA kita. Liberalisasi kepemilikan ini terlihat jelas dari UU yang dibuat oleh negara bagi pihak swasta maupun asing dalam mengelola SDA. Semua diserahkan pengelolaannya kepada pihak tersebut dan untuk pemerintah mendapatkan bagian yang sesuai. Yang pasti harus sejalan dengan kepentingan pemerintah dan memberi keuntungan juga bagi mereka (penguasa).
Kebijakan liberal yang tak berpihak pada kemaslahatan rakyat, menggambarkan kedzoliman dan kebatilan yang terjadi di negeri ini, akibat ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Bukankah Allah SWT berfirman dalam Qs Ar Rum 30:41 "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".
Berbagai kerusakan yang terjadi itu tentu mendatangkan akibat buruk bagi masyarakat secara keseluruhan. Sejatinya itu baru sebagian dari akibat kerusakan yang disebabkan manusia berpaling dari Islam dan syariahnya. Allah menimpakan sebagian dari akibat kerusakan itu agar manusia kembali bertobat.
Lantas bagaimanakah solusi Islam dalam upaya mengatasi banjir? Sistem pemerintahan Islam akan membangun bendungan-bendungan untuk menampung curahan air hujan, curahan air sungai dan lain-lain. Memetakan daerah rawan banjir dan melarang penduduk membangun pemukiman di dekat daerah tersebut.
Pembangunan sungai buatan, kanal, saluran drainase dan sebagainya yaitu untuk mengurangi penumpukan volume air dan mengalihkan aliran air ,membangun sumur-sumur resapan di daerah tertentu. Selain beberapa solusi di atas sistem pemerintahan Islam juga menekankan beberapa hal penting lainnya pembentukan badan khusus untuk penanganan bencana alam, persiapan daerah-daerah tertentu untuk cagar alam.
Sosialisasi tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan kewajiban memelihara lingkungan, kebijakan atau persyaratan tentang izin pembangunan bangunan. Untuk pembangunan yang menyangkut tentang pembukaan pemukiman baru. Penyediaan daerah serapan air, penggunaan tanah dan sebagainya.
Pemerintah juga akan mereklamasi kembali lubang-lubang bekas tambang batu bara dengan cara menanami kembali lubang tersebut agar tidak gundul dan kembali mampu menjadi daerah resapan air, sehingga mampu mengurangi resiko banjir disaat curah hujan tinggi.
Itulah berbagai solusi dari masalah banjir yang sering dihadapi masyarakat. Selain beberapa point-point diatas, pemerintah Islam juga menyertakan solusi penanganan korban banjir seperti penyediaan tenda, makanan, pengobatan, dan pakaian serta keterlibatan warga(masyarakat) sekitar yang berada di dekat kawasan yang terkena bencana alam banjir.
Begitulah solusi Islam atasi banjir dan kebijakan pemerintahan Islam ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional tetapi juga berdasarkan nash-nash syara. Oleh karenanya sudah saatnya kita campakkan sistem ekonomi kapitalisme yang beraqidahkan sekularisme ini dengan sistem pemerintahan Islam yang telah terbukti mampu memberikan solusi yang tepat atas berbagai persoalan dan problematika yang dihadapi Umat. Wallahu A'lam Bishowabh.
