Oleh: Novi Noor (Pemerhati Masalah Umat)
Fenomena motor brebet massal yang terjadi di Kalimantan Timur saat momentum Lebaran 2025 lalu kembali menggugah kesadaran publik tentang pentingnya pengawasan negara terhadap kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM). Puluhan kendaraan, terutama motor, dilaporkan mengalami masalah serupa: mesin tersendat, brebet, bahkan mati mendadak tak lama setelah mengisi BBM di sejumlah SPBU.
Dugaan kuat mengarah pada adanya campuran bahan lain di dalam BBM, khususnya Pertamax. Hal ini ditandai dengan ditemukannya filter bensin motor yang kotor dan berlumpur setelah dilakukan pengecekan di bengkel. Para mekanik pun menguatkan dugaan bahwa BBM yang terkontaminasi menjadi penyebab utama gangguan tersebut.
Tak hanya satu atau dua motor, tetapi sudah puluhan kendaraan yang menjadi korban. Kondisi ini tentu meresahkan masyarakat, terlebih ketika aktivitas saat Lebaran menjadi terganggu hanya karena masalah BBM yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar yang aman dan terjamin kualitasnya.
Negara Harus Hadir Mengawasi, Bukan Sekadar Mengklarifikasi
Sayangnya, respons pemerintah dalam hal ini masih sangat minimalis. Alih-alih memberikan solusi konkret, langkah yang diambil baru sebatas pemanggilan pihak Pertamina untuk klarifikasi dan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh DPRD Kaltim.
Padahal, kasus seperti ini menunjukkan kegagalan fungsi negara dalam mengawasi distribusi dan kualitas BBM untuk rakyat. BBM bukan sekadar komoditas bisnis, tetapi hajat hidup orang banyak. Harusnya, negara hadir secara aktif, bukan hanya sebagai regulator yang pasif, apalagi sekadar mendengar klarifikasi sepihak dari korporasi.
Lebih jauh, persoalan ini bukan hanya soal kendaraan brebet. Ini adalah bukti nyata bahwa dalam sistem kapitalisme, pengelolaan sumber daya alam termasuk BBM lebih banyak berorientasi pada keuntungan bisnis, bukan pelayanan kepada rakyat.
Bahkan solusi dengan memberikan servis motor gratis dengan syarat dan ketentuan berlaku per tanggal 9 April 2025 di bengkel yang ditunjuk tak cukup menjadikan masalah ini tuntas. Fokusnya pemerintah harusnya kepada akar masalah yaitu apa yang menyebabkan motor brebet massal bukan fokus kepada perbaikan. Kerugian akibat masyakat tidak sedikit baik berupa materi, waktu maupun tenaga. Haruskah rakyat yang terus menerus menjadi korban?
Bumi Allah Kaya, Rakyat Tak Seharusnya Menderita
Indonesia — termasuk Kalimantan Timur — dikenal sebagai wilayah kaya sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Allah SWT telah menganugerahkan kekayaan bumi ini begitu melimpah. Jika dikelola dengan cara yang benar dan amanah, sejatinya sumber daya ini mampu mencukupi kebutuhan seluruh manusia, bahkan secara gratis dan berkualitas.
Sayangnya, dalam sistem kapitalisme hari ini, sumber daya alam yang sejatinya milik rakyat justru dikuasai oleh segelintir korporasi. Negara hanya berperan sebagai regulator, bukan pengelola langsung. Akibatnya, rakyat bukan hanya harus membeli BBM dengan harga mahal, tetapi juga harus menanggung risiko mendapatkan BBM berkualitas buruk — hingga mengalami kerusakan kendaraan seperti brebet massal. Sungguh ironis, di negeri yang kaya akan minyak, rakyat justru dibuat kesulitan dan dirugikan.
Islam Mengatur Pengelolaan SDA untuk Kesejahteraan Rakyat
Berbeda dengan sistem kapitalisme, dalam pandangan Islam, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh diserahkan kepada swasta atau korporasi. Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api (energi)” (HR. Abu Dawud).
Artinya, minyak bumi dan seluruh kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak wajib dikelola negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Negara bertanggung jawab penuh atas kualitas, distribusi, dan kemanfaatan sumber daya tersebut. Bahkan dalam sistem Islam, bukan tidak mungkin BBM bisa diberikan secara gratis kepada rakyat, karena memang itu hak mereka sebagai pemilik bersama.
Dengan pengelolaan yang amanah, berbasis syariat, dan bertujuan melayani rakyat — bukan korporasi maka peristiwa seperti brebet massal akibat BBM oplosan tidak akan pernah terjadi. Rakyat akan mendapatkan BBM yang berkualitas, aman, dan mencukupi kebutuhannya tanpa rasa was-was.
Kasus brebet massal kendaraan akibat dugaan BBM tercampur bahan lain di Kalimantan Timur bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah cermin nyata dari kegagalan sistem kapitalisme dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.
Sudah saatnya publik menyadari bahwa bumi Allah ini sangat kaya. Jika dikelola dengan sistem yang benar bukan kapitalisme maka rakyat tak perlu lagi merasakan derita akibat BBM oplosan, kendaraan brebet, apalagi harus membeli mahal untuk sesuatu yang sejatinya adalah hak mereka. Negara seharusnya hadir sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai pelindung korporasi. Karena kekayaan bumi ini adalah milik umat, bukan milik segelintir elit.
