Aliansi Mahasiswa Merdeka, lewat Koordinator Lapangannya, Rivaldi, melayangkan kecaman keras. Ia menegaskan bahwa Bank Aceh bukan lagi lembaga pelayanan, melainkan panggung tarik-menarik kekuasaan para elit yang bermain di balik layar.
“Bank Aceh telah disandera. Bukan oleh rakyat, tapi oleh para penguasa dan pebisnis yang haus kendali. Dan seperti biasa, rakyat jadi korban,” kata Rivaldi dalam pernyataannya, Senin (26/Mei/2025).
Ia menyoroti absennya penjelasan resmi dari Gubernur Aceh, Nova Iriansyah (Mualem), maupun manajemen Bank Aceh, terkait kisruh dualisme kepemimpinan yang belakangan ini mencuat ke publik. Rivaldi menilai hal tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap prinsip transparansi dalam tata kelola keuangan publik.
“Mereka bicara syariah, tapi praktiknya penuh intrik kekuasaan. Ini bukan sekadar konflik manajerial, ini pengkhianatan terhadap nilai-nilai ekonomi rakyat,” ujarnya tajam.
Merespons kekacauan ini, Aliansi Mahasiswa Merdeka akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Rabu, 28 Mei 2025, di depan Kantor Pusat Bank Aceh. Mereka membawa enam tuntutan utama, yang menurut mereka, tak bisa ditawar:
TUNTUTAN ALIANSI MAHASISWA MERDEKA UNTUK BANK ACEH SYARIAH:
1. Cabut dualisme kepemimpinan! Tetapkan satu Direktur Utama sah sesuai ketentuan OJK.
2. Buka proses seleksi! Transparansi penunjukan Direksi dan Komisaris wajib melibatkan publik dan lembaga independen.
3. Hapus intervensi politik! Tolak segala bentuk campur tangan kekuasaan dalam manajemen bank.
4. Reformasi total! Perbaiki sistem manajemen internal, khususnya SDM dan layanan digital yang tertinggal.
5. Buka data CSR! Publikasikan alokasi dan penggunaan dana CSR Bank Aceh.
6. Audit besar-besaran! Telusuri pembiayaan jumbo dalam tiga tahun terakhir melalui audit publik.
Rivaldi menegaskan, aksi ini bukan akhir, melainkan peringatan. “Jika pemerintah daerah terus bungkam, gelombang protes akan kami sebar ke seluruh Aceh. Kami tidak akan diam saat rakyat dikhianati,” pungkasnya.
Sejak berganti wajah menjadi Bank Umum Syariah pada 2016, Bank Aceh memegang peran sentral dalam pengelolaan dana publik seperti APBA dan dana desa. Namun kini, institusi yang seharusnya menjaga amanat rakyat itu justru menjadi medan konflik kepentingan. Dan yang paling dirugikan, tak lain adalah rakyat Aceh sendiri.(**)
