Aceh Tengah, 1 Juni 2025 — Warga Kampung Atu Gajah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, kembali menyuarakan kekecewaan dan keresahan mereka terkait dugaan kasus pemalsuan data dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan oknum Reje (Kepala Desa) Kampung Atu Gajah. Kasus yang telah mencuat sejak beberapa tahun lalu ini hingga kini belum menunjukkan kemajuan berarti, menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.
Perwakilan warga menyebutkan bahwa berkas perkara yang sebelumnya ditangani oleh penyidik Polres Aceh Tengah telah dilimpahkan ke Dinas Inspektorat. Namun, sampai saat ini, belum ada kejelasan atau tindak lanjut dari dinas terkait, menambah kekhawatiran warga terhadap potensi intervensi pihak-pihak tertentu.
"Kami melihat adanya upaya pembiaran. Dugaan kami, ada keterlibatan oknum Camat dan Kepala Dinas yang menjadikan Reje sebagai 'ATM berjalan'. Ini bisa menjadi alasan mengapa belum ada langkah tegas terhadap oknum Reje tersebut," ujar salah satu perwakilan masyarakat.
Warga menyampaikan bahwa penyidik sebenarnya telah mengantongi sejumlah bukti kuat terkait pemalsuan data yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Reje Atu Gajah, termasuk pencatutan nama warga tanpa sepengetahuan mereka. Tindakan tersebut sudah termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi, karena menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan anggaran untuk keuntungan pribadi.
Desakan kepada aparat penegak hukum pun terus dilontarkan. Masyarakat mendesak Kapolres Aceh Tengah untuk segera mengambil tindakan, sekaligus meminta atensi dari Kapolda Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh terhadap lambannya penanganan perkara ini.
"Kalau memang tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten, kami akan melaporkan langsung ke Polda Aceh. Ini bukan kasus sepele, penyimpangannya luar biasa," tegas perwakilan warga.
Kasus ini mencerminkan urgensi perbaikan tata kelola pemerintahan gampong dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Masyarakat Kampung Atu Gajah menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab.( tim)
