Lhokseumawe – Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) 2025 kembali menelanjangi arah kebijakan Pemkot Lhokseumawe. Di tengah kondisi kota yang penuh persoalan jalan berlubang di mana mana, layanan kesehatan minim, hingga anak-anak yang sulit mendapatkan gizi dan pendidikan layak miliaran rupiah uang rakyat justru dialokasikan demi kenyamanan segelintir elite, Minggu (27 Juli 2025).
Data yang terungkap menunjukkan pos-pos anggaran yang bikin rakyat geleng kepala. Lebih dari Rp 2,5 miliar digelontorkan hanya untuk perjalanan dinas. Pertanyaannya ke mana saja para pejabat melancong sementara PR di rumah sendiri tak kunjung beres?
Tak cukup sampai di situ, Rp 2,2 miliar disiapkan untuk makanan dan minuman. Ironis, di tengah pesta anggaran ini, masih banyak warga kota yang kesulitan makan bergizi.
Lebih miris lagi, Rp 144 juta dialokasikan khusus untuk sewa kendaraan istri wali kota dan istri wakil wali kota. Fasilitas mewah ini seolah jadi prioritas dibanding perbaikan layanan dasar masyarakat.
Belum cukup? Ada Rp 850 juta untuk membeli mobil baru, padahal mobil dinas lama masih aktif dan biaya pemeliharaannya tahun ini sudah mendekati Rp 160 juta. Tambahan lain Rp 654 juta untuk honorarium dan Rp 1,8 miliar untuk jasa tenaga tanpa kejelasan siapa penerimanya dan apa hasil kerjanya.
Bahkan di era digital, Rp 380 juta masih disediakan untuk sewa rumah negara dan hotel. Padahal rapat bisa dilakukan secara daring, sementara kantor pemerintahan sering terlihat kosong.
Jika dijumlahkan, hampir Rp 9 miliar APBK 2025 Lhokseumawe hanya untuk fasilitas elite. Publik pun bertanya-tanya apa yang bisa dibanggakan Pemkot dari belanja yang tidak berpihak pada rakyat ini? Siapa sesungguhnya yang menikmati anggaran kota rakyat atau pejabat?
Ironisnya, saat konfirmasi dimintakan kepada Kabag Umum Pemkot Lhokseumawe, Mulkan alias Bobby, melalui pesan dan panggilan WhatsApp, sang pejabat memilih bungkam. Pesan terbaca, panggilan diabaikan.
Kota Lhokseumawe kembali mempertontonkan jurang antara kekuasaan dan kebutuhan rakyat. APBK 2025 seolah menjadi cermin: rakyat dibiarkan menonton, elite asyik berpesta.(A1)
