Isu ini pertama kali mencuat dari bisik-bisik internal. Namun, cepat menyebar dan menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Publik tersentak. Bukan sekadar karena substansi kasusnya yang menyayat, tetapi karena respons pihak terkait yang justru menambah bara kemarahan.
Alih-alih mengambil langkah tegas, pihak UDD PMI Aceh Utara memilih bungkam. Saat dikonfirmasi, dokter Nadya, yang berada di garda terdepan lembaga tersebut, enggan berkomentar. Keheningan itu bukannya menenangkan, melainkan melahirkan kecurigaan: ada sesuatu yang sengaja disembunyikan.
Lebih jauh, sumber terpercaya mengungkap bahwa pernyataan resmi yang sempat beredar tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Fakta lapangan menyiratkan ketidakselarasan dengan narasi institusional. Dengan kata lain, publik merasa telah dituntun pada kabut informasi.
Kini, kasus yang seharusnya ditangani dengan transparansi hukum dan keberpihakan moral justru terkatung-katung. Tidak ada kejelasan, tidak ada tindak lanjut yang pasti. Korban seolah dibiarkan menghadapi penderitaan sendiri, sementara institusi yang semestinya menjunjung tinggi nilai perlindungan dan kepedulian malah kehilangan suara.
Pertanyaan besar pun menyeruak di manakah letak akuntabilitas sebuah lembaga kemanusiaan ketika nyawa moralitas dipertaruhkan? Bagaimana publik dapat kembali percaya jika tembok sunyi itu terus berdiri, menutupi kebenaran yang seharusnya diungkap terang-benderang?
Kasus ini bukan hanya soal dugaan pelecehan seksual. Lebih dari itu, ia adalah potret suram tentang bagaimana institusi bisa gagal menjalankan tanggung jawab moralnya. Dan hingga kini, UDD PMI Aceh Utara masih menyimpan misteri yang tak kunjung terjawab.(A1)
