Ketua KPU-EIA, Nasruddin Abubakar, mengatakan selama ini pelaku usaha Aceh menghadapi hambatan besar akibat keterbatasan infrastruktur dan regulasi tata niaga ekspor-impor yang diskriminatif dari pemerintah pusat. Kondisi itu membuat Aceh bergantung pada pelabuhan di luar daerah.
“Dengan beroperasinya Pelabuhan Krueng Geukuh, biaya logistik turun, waktu distribusi lebih efisien, dan daya saing produk Aceh meningkat,” ujar Nasruddin dalam keterangannya.
KPU-EIA menilai keberadaan pelabuhan tersebut akan memberi multiplier effect bagi masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan daya saing ekonomi regional. Organisasi itu juga mendorong Pemerintah Aceh dan DPRA segera mengesahkan Qanun tentang Tata Niaga Pelabuhan dan Komoditi Aceh agar ada kepastian hukum dalam pengelolaan perdagangan.
Selain Krueng Geukuh, KPU-EIA meminta pemerintah mengaktifkan pelabuhan strategis lain di Aceh, seperti Kuala Langsa, Malahayati, Meulaboh, Labuhan Haji, Calang, dan Sabang. Optimalisasi jaringan pelabuhan diyakini mampu menjadikan Aceh sebagai pusat logistik dan perdagangan di kawasan barat Indonesia.
“Kami menilai kebijakan Gubernur sudah berada di jalur yang tepat. Kini dibutuhkan percepatan legalitas tata niaga melalui Qanun serta penguatan seluruh pelabuhan strategis. Jika ini terlaksana, Aceh akan berdiri sejajar sebagai pintu perdagangan dunia,” tegas Nasruddin.
Ia pun mengajak pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat bersinergi memperkuat tata niaga serta memperluas akses pasar agar potensi strategis Aceh benar-benar memberi manfaat maksimal.(**)
