Banda Aceh --- Pemerintah tampaknya kian keranjingan tampil di dunia maya. Tahun 2025, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tercatat menggelontorkan lebih dari Rp1,2 miliar hanya untuk “jasa pembuatan dan publikasi konten” di media sosial. Angka yang menggiurkan bahkan untuk sebuah proyek pembangunan publik berskala menengah. Minggu (26 Oktober 2025).
Namun, publik bertanya-tanya konten seperti apa yang menelan biaya miliaran rupiah itu? Apakah film dokumenter berkualitas layar lebar, atau justru video promosi bergaya birokratis yang sekadar lewat di linimasa tanpa kesan?
Pihak Kominfo berdalih, dana tersebut digunakan untuk “meningkatkan kualitas informasi” dan memperluas jangkauan publikasi digital. Tapi tanpa rincian transparan siapa penyedia jasanya, berapa biaya tiap produksi, dan apa dampak nyatanya klaim itu terdengar lebih seperti jargon daripada tanggung jawab.
Dokumen anggaran yang mencantumkan “jasa publikasi dan pembuatan konten media sosial” senilai Rp1,1 miliar memunculkan pertanyaan mendasar apa hasil konkret dari uang rakyat sebesar itu? Apakah engagement meningkat? Apakah literasi digital warga benar-benar naik, atau justru hanya mempercantik citra lembaga?
Ironisnya, di saat sebagian daerah masih berjuang mendapatkan akses internet layak dan layanan informasi publik sering tersendat, miliaran rupiah justru digelontorkan demi konten digital yang belum jelas manfaatnya.
Maka pertanyaan paling tajam pun layak diajukan apakah proyek ini benar-benar untuk masyarakat, atau sekadar pesta digital bagi segelintir pihak yang kebagian proyeknya? (Ak)
