Yang paling mencengangkan: Rp19,6 miliar dari total anggaran itu dialokasikan hanya untuk makanan dan minuman rapat reses. Angka ini nyaris menyentuh dua puluh miliar, menimbulkan pertanyaan besar publik apakah logis uang sebesar itu dihabiskan hanya untuk konsumsi? Jika dibagi rata, setiap anggota dewan seolah menikmati pesta besar di dapil masing-masing.
Tak hanya itu, aliran dana lain pun membuat mata terbelalak. Rp2,7 miliar untuk staf pendamping reses, Rp697 juta untuk koordinator reses, Rp553 juta untuk alat tulis, dan Rp33 juta untuk bahan cetak. Rangkaian angka ini memperlihatkan kemewahan “menyerap aspirasi rakyat” versi DPRA.
Ironisnya, ketika media berupaya mengonfirmasi detail dan dasar perhitungan anggaran, pejabat DPRA bungkam total. Dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban tak kunjung dibuka. Publik hanya bisa bertanya berapa persen dari miliaran itu benar-benar sampai ke rakyat, dan berapa yang habis di meja rapat wakilnya?
Reses seharusnya menjadi momen rakyat didengar, bukan kesempatan menggelar pesta anggaran. Tanpa transparansi, setiap lembar kuitansi reses seakan menyimpan cerita gelap tentang uang rakyat yang dikemas rapi di balik jargon aspirasi.
Kini, publik Aceh menunggu keberanian lembaga pengawas dan aparat hukum untuk menelisik apakah DPRA sekadar menyerap aspirasi atau menikmati reses dengan cara paling mahal di meja rapat mereka? (Ak)
