Informasi yang dihimpun menyebutkan, praktik penunjukan langsung ini telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir tanpa pengawasan yang memadai dari instansi terkait. Kondisi tersebut memantik sorotan tajam publik dan mendesak keterlibatan aparat penegak hukum.
Koordinator Satgas percepat pembangunan Aceh (PPA), Tri Nugroho, menilai pola pengadaan internal yang tertutup membuka ruang konflik kepentingan serta indikasi penyimpangan hukum.
“Jika pengadaan sepenuhnya dikendalikan pihak internal tanpa mekanisme transparan, maka prinsip akuntabilitas publik jelas dilanggar. Ini bukan hal sepele dan harus segera diperiksa oleh aparat penegak hukum,” ujar Tri, Jumat (19/12/2025).
Menurutnya, dugaan manipulasi dalam penunjukan pengelolaan barang dan jasa berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara. Absennya transparansi, lanjut Tri, memperbesar risiko praktik koruptif yang merugikan kepentingan publik.
Sorotan terhadap PT PIM kini semakin menguat. Publik mendesak aparat penegak hukum serta lembaga pengawas untuk segera turun tangan, memeriksa pihak-pihak yang terlibat, dan menelusuri setiap indikasi pelanggaran hukum yang terjadi.
Desakan audit independen juga mengemuka sebagai langkah mendesak untuk mengembalikan tata kelola aset negara ke jalur yang transparan dan akuntabel.
“Ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut potensi kejahatan dalam pengelolaan barang milik negara. Aparat harus bergerak cepat sebelum kerugian semakin membesar,” tegas Tri Nugroho.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT PIM belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.(A1)
