Oleh: Virgandhi Youfridha Putri, S.Pd
Meski telah banyak sekolah terdampak bencana Sumatra mulai aktif kembali, tapi masih ada ratusan sekolah di Aceh Utara masih Berlumpur. Sebanyak 747 sekolah berbagai jenjang pendidikan masih berlumpur di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, hingga Senin (12/1/2026). Rinciannya, Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat dan Sekolah Luar Biasa di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh dan Kementerian Agama sebanyak 132 unit. Lalu, sekolah di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebanyak 615 sekolah. (ACEH UTARA, KOMPAS.com)
Menurut Jamal sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, data seluruh sekolah untuk pembersihan telah kami serahkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Proses pembersihan dibantu TNI/Polri, pemerintah, dan seluruh relawan. Dia juga menyebutkan, jumlah sekolah mencapai ratusan dan tersebar di 27 kecamatan membuat pembersihan lumpur membutuhkan waktu lebih lama.
Menurut data dari Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Timur ratusan pesantren atau dayah dan balai pengajian mengalami kerusakan akibat banjir bandang pada akhir November 2025. (Jakarta, CNN Indonesia). Saiful Nahar juga mengatakan bahwa berdasarkan hasil pendataan sementara tercatat sebanyak 120 unit pesantren atau dayah rusak akibat banjir. Selain pesantren atau dayah, banjir juga berdampak pada balai pengajian yang tersebar di berbagai kecamatan. Ada sebanyak 70 unit balai pengajian yang terdampak bencana.
Mengutip pernyataan Atip Latipulhayat, bahwa proses pemulihan layanan pendidikan pascabencana di Provinsi Aceh terus menunjukkan kemajuan signifikan. Dari total 2.756 sekolah terdampak, sekitar 90 persen telah siap melaksanakan pembelajaran. Menanggapi sekolah yang mengalami kerusakan berat bahkan hilang, Atip Latipulhayat sebagai Wamen Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan Program Revitalisasi Sekolah, terutama bagi satuan pendidikan yang harus direlokasi. (Kemendikdasmen, Aceh)
Pemulihan ratusan fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana adalah tanggung jawab negara, tidak boleh dibebankan pada Masyarakat, Guru atau pengelola Sekolah dan Pesantren. Di Lapangan masih kita lihat Guru harus mendatangi murid untuk bisa menyampaikan materi adalah bukti lemahnya peran Negara.
Anak-anak sangatlah terdampak dari bencana ini. Mereka kehilangan hak pendidikannya sementara waktu dan duka trauma. Nasib pendidikan anak-anak sekolah terdampak bencana harus dijamin negara, tak hanya fasilitas fisik tapi juga recovery mental dan membangun kepribadian Islam yang kokoh. Namun Negara sering kali tampil yang hanya menangani ala kadarnya. Kondisi seperti ini tidak bisa dilepaskan dari sitem Kapitalisme yang sangat membatasi peran Negara.
Peran lembaga pendidikan dan pesantren sangat penting untuk menanamkan akidah yang kokoh, menyadarkan peran manusia sebagai Khalifah di muka bumi. Islam memandang Pendidikan sebagai hak dasar rakyat mewajibkan negara untuk menjamin pendidikan gratis bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Tidak boleh menyerahkan urusan Pendidikan kepada mekanisme pasar, swasta atau kedermawanan masyarakat.
Sistem pendidikan Islam berbasis akidah Islam dan bertujuan membentuk siswa memiliki kepribadian Islam. Peran ini harus menjadi perhatian negara, sekolah dan pesantren harus segera dipulihkan agar proses pendidikan tidak tertunda.
Peran utama muslim adalah menjadi Khalifah di bumi, yaitu mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan dan kebaikan bagi kehidupan manusia, bukan merusaknya. Disebutkan dalam hadist Rasulullah “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya”. (HR. al-Bukhari dan Muslim)
Membangun kesadaran umat jauh lebih penting agar terlibat aktif dalam melahirkan generasi khoiru ummah yang siap menegakkan syariat Islam. Semua ini akan terwujud jika penerapannya dibawah naungan Khilafah Islamiyah secara Kaffah. Wallahu’alam bishawwab
