Aceh — Di tengah penderitaan rakyat Aceh akibat bencana banjir dan belum tuntasnya kesejahteraan korban konflik, rencana Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk membeli mobil dinas baru menuai kecaman keras. Ketua Amnesti Aceh, Pon Cina, menyebut wacana tersebut sebagai bentuk kebutaan moral dan pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Kamis (22/1/2026).
Pon Cina menilai, langkah Ketua BRA itu menunjukkan sikap elitis yang sama sekali tidak mencerminkan empati maupun tanggung jawab sebagai pejabat publik. Saat rakyat Aceh Tengah dan wilayah lain masih bergelut dengan dampak banjir, dan korban konflik terus hidup dalam ketidakpastian, pimpinan BRA justru memikirkan fasilitas mewah.
“Kalau tidak sanggup mensejahterakan korban konflik, lebih baik mundur. Jangan duduk di BRA tapi mentalnya seperti anak kecil yang hanya tahu merengek ingin mobil baru,” tegas Pon Cina kepada media.
Ia menegaskan, hingga kini tujuan utama pembentukan BRA yakni pemulihan dan kesejahteraan korban konflikbelum tercapai secara serius. Banyak korban konflik masih hidup dalam kemiskinan, minim perhatian, dan jauh dari keadilan sosial yang dijanjikan.
Dalam kondisi Aceh yang disebutnya “tidak baik-baik saja”, Pon Cina menyebut rencana pembelian mobil dengan uang rakyat sebagai tindakan yang melukai hati masyarakat dan memperparah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
“Korban konflik belum sejahtera, rakyat baru saja diterjang banjir, ekonomi Aceh masih terpuruk. Tapi yang muncul justru nafsu membeli mobil baru. Ini bukan sekadar salah prioritas, ini pelecehan terhadap penderitaan rakyat Aceh,” ujarnya tajam.
Pon Cina mendesak Pemerintah Aceh dan lembaga pengawas untuk segera mengevaluasi kepemimpinan BRA. Menurutnya, pejabat yang kehilangan kepekaan sosial tidak layak memimpin lembaga yang dibentuk atas dasar luka sejarah dan penderitaan rakyat.
“BRA seharusnya menjadi simbol kehadiran negara bagi korban konflik, bukan simbol kemewahan pejabat. Jika nurani sudah mati, maka mundur adalah pilihan paling terhormat,” pungkasnya.(A1)
