Oleh : Dyan Indriwati Thamrin, S. Pd.
Pemerhati Masalah Sosial dan Politik
Beberapa hari setelah unjuk rasa pada Selasa (21/04) malam yang berakhir ricuh, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud meminta maaf "atas kegaduhan dan ketidaknyamanan". Janji seperti ini sebelumnya dipandang "tidak cukup" oleh para pengkritiknya. Pada Senin (27/04), melalui akun Instagram @pemprov_kaltim, Rudy berjanji pula akan mengevaluasi sejumlah kebijakan anggaran agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Rudy pun mengklaim akan meniadakan apa yang disebutnya sebagai "keterlibatan keluarga dalam peran struktural" terkait posisinya sebagai gubernur.
Dia juga mengklaim akan menggunakan dana pribadi untuk renovasi rumah dinas yang tak berkaitan dengan kedinasan.
Sosok Rudy menjadi sorotan setelah isu anggaran mobil dinas Rp 8,5 miliar di saat Kaltim masih tinggi angka jalan rusaknya. Belakangan, perhatian publik juga terpusat pada anggaran renovasi rumah jabatan gubernur dan wakilnya Rp 25 miliar, meskipun sudah diklarifikasi pihak pemprov sebagai "akumulasi".
Ribuan warga Kalimantan Timur tumpah ruah di depan kantor Gubernur Rudy Mas'ud sambil membawa poster dan spanduk bertulis protes terhadap kebijakan anggaran pemprov yang disebut "melukai hati rakyat".
Para demonstran dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil membawa tiga tuntutan utama; evaluasi kebijakan Pemprov Kaltim, menghentikan praktik KKN, dan mendesak DPRD mengoptimalkan fungsi pengawasan.
Ketegangan memuncak seiring material-material yang dilemparkan dari arah massa ke barisan petugas yang telah membentuk brigade. Ban bekas dibakar, meriam air disemprotkan.
Menurut pantauan sejumlah media lokal, Gubernur Rudy Mas'ud keluar dari kantornya sekira pukul sembilan malam waktu setempat. Tapi politikus Partai Golkar ini tak mengeluarkan sepatah kata pun kepada media.
Hal kontroversial lain yang menjadi sorotan media lokal adalah anggaran untuk tim ahli gubernur, hingga dugaan praktik dinasti politik.(bbc.com)
Apa mau dikata, sistem demokrasi kapitalisme sememangnya melahirkan model penguasa yang tidak amanah. Karena jabatan/kekuasaan tidak bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi selalunya dalam sistem ini, penguasa terpilih karena kekuatan modal dan jaringan, bukan karena amanah dan kapabilitas. Buktinya ketika kampanye begitu mudah menabur janji manis. Ketika berhasil duduk di tampuk kekuasaan, janji tak terealisasi. Kalau pun ada yang diterapkan, seringkali tak maksimal, serba minimal, ibarat obat penenang, hanya sekadar meredakan amuk masyarakat agar tak membesar.
Tak perlu lah dibahas lagi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas di tulisan ini perihal kontroversi sang penguasa. Sudah banyak tulisan/artikel bahkan konten video yang bertebaran di sosial media membahasnya. Yang disayangkan, kebanyakan tulisan/artikel/konten tidak mengerucut pada kesadaran bahwa sistem demokrasi kapitalisme lah yang menjadi akar permasalahan. Karena sistem ini sudah sedemikian berurat berakar dalam kehidupan masyarakat dan negara. Akhirnya mereka justru merasa sistem ini baik-baik saja. Padahal sistem ini lah yang menjadi habitat tumbuh suburnya KKN dalam setiap lini kekuasaan.
Teringat kisah teladan dan inspiratif dari Umar bin Abdul Aziz yang menangis saat dilantik sebagai seorang pemimpin (khalifah). Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah era Dinasti Umayah, pengganti Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik.
Di dalam tangisnya, Umar mengucapkan kalimat, “Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raji’uun”, sambil berujar, “Demi Allah, sungguh aku tidak meminta urusan ini sedikitpun, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan.”
Melihat kondisi sang Khalifah seperti itu, anaknya menjadi resah karena melihat ayahnya menangis hampir sepanjang hari. Walaupun dia berusaha mencari penyebabnya, namun anak Umar gagal mendapat jawabannya. Hal yang sama dilakukan oleh istrinya Fatimah. Fatimah berkata kepada suaminya, “Wahai suamiku, mengapa engkau menangis seperti itu ?” Umar pun menjawab, “Sesungguhnya aku telah diangkat menjadi khalifah untuk memimpin urusan umat Nabi Muhammad SAW.”
Sang Khalifah berkata kepada istri dan anaknya, “Aku termenung dan terpaku memikirkan nasib para fakir miskin yang sedang kelaparan dan tidak mendapat perhatian dari pemimpinnya. Aku juga memikirkan orang-orang sakit yang tidak mendapati obat yang memadai. Hal yang sama terpikir olehku tentang orang-orang yang tidak mampu membeli pakaian, orang-orang yang selama ini dizalimi dan tidak ada yang membela, mereka yang mempunyai keluarga yang ramai dan hanya memiliki sedikit harta, orang-orang tua yang tidak berdaya, orang-orang yang menderita dipelosok negeri ini, dan lain sebagainya.”
Sang Khalifah melanjutkan kesedihannya, “Aku sadar dan memahami sepenuh hati, bahwa Allah SWT pasti akan meminta pertanggungjawaban dariku, sebab hal ini adalah amanah yang terpikul di pundakku. Namun aku bimbang dan ragu, apakah aku mampu dan sanggup memberikan bukti kepada Allah SWT, bahwa aku telah melaksanakan amanah itu dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Tuhanku. Atas dasar itulah, wahai istri dan anakku, sehingga aku menangis”. Khalifah Umar kemudian membaca firman Allah SWT, “Sesungguhnya aku benar-benar takut akan adzab hari yang besar (kiamat) jika mendurhakai Tuhanku.” (islamkaffah.id)
Dalam masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz pula, kesejahteraan luar biasa meliputi masyarakatnya, sampai-sampai tidak ditemukan satu orang pun yang membutuhkan zakat.
Silakan bandingkan dengan penguasa zaman now hasil sistem demokrasi kapitalisme. Mereka sibuk mengumpulkan materi, menyamankan diri, dan melindungi kroni. Mereka biarkan masyarakat berjibaku berjuang sendirian bertahan hidup. Ketika masyarakat melayangkan kritik dan protes, dengan ringan mereka semburkan sematan-sematan yang menyakitkan hati, tak tahu diri, tak pandai bersyukur, mental minta-minta, pemecah belah, anti NKRI, dan semacamnya. Belum lagi ancaman diinapkan di hotel prodeo.
Penguasa kaliber langit hanya bisa dihasilkan dalam sistem Islam. Karena sistem Islam membentuk penguasa yang yakin dan percaya akan pertanggung jawaban di akhirat kelak atas kekuasaan yang digenggamnya. Contohnya Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Didapuk menjadi khalifah bukan karena punya modal dan popularitas apalagi jago pencitraan. Tetapi karena ketaatan dalam menerapkan hukum Allah Azza Wa Jalla semata. Yang artinya bukan hanya sisi spiritual yang ditekankan, tetapi juga aspek politik, sosial, pendidikan, keamanan dan kesehatan. Selalu waspada dan menjaga agar diri dan rakyatnya tidak melanggar syariat Allah SWT.
Masyarakat pun tak berbeda. Sama-sama akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT di hari kiamat nanti. Sehingga mereka juga ikut memastikan jalannya roda kehidupan hanya berlandaskan pada hukum Islam. Mereka memahami, kemunkaran tidak boleh dibiarkan. Karena penguasa dan masyarakat kedudukannya sama di hadapan Allah SWT, sama-sama hamba yang berharap ridho Allah SWT.
Semoga segera tumbuh kesadaran di kalangan penguasa maupun masyarakat, bahwa hanya dengan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam setiap sendi kehidupan, barulah bisa memperoleh keberkahan dan kesejahteraan. Jangan lagi bertahan hidup dalam sistem demokrasi kapitalisme yang menghancurkan. Dakwah meningkatkan taraf berpikir di tengah penguasa dan masyarakat harus terus digencarkan. Semoga bermuara pada kesadaran dan tuntutan implementasi hukum Islam yang tak bisa ditunda-tunda lagi. Wallahualam.
