Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kinerja pemerintah daerah pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut.
Menurut Sanusi, respons cepat yang ditunjukkan oleh Iskandar dalam menangani dampak banjir patut diapresiasi.
Langkah-langkah yang diambil dinilai sigap, terukur, dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak. Tidak hanya mendapat sambutan positif dari warga Aceh Timur, kinerja tersebut juga disebut-sebut memperoleh perhatian dari Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial.
“Gerak cepat beliau dalam penanganan pasca banjir sangat responsif dan akseleratif. Wajar jika masyarakat, khususnya korban banjir, memberikan penilaian positif,” ujar Sanusi.
Namun, di balik apresiasi tersebut, sejumlah isu negatif mulai bermunculan. Mulai dari dugaan markup dana meugang (daging sapi), penyaluran jatah hidup (jadup) yang dianggap tidak tepat sasaran, hingga isu pribadi yang menyasar ranah sensitif. Sanusi menilai, narasi-narasi tersebut tidak lepas dari peran oknum buzzer yang sengaja membangun opini publik untuk merusak citra kepala daerah.
Ia menegaskan, pola semacam ini bukan hal baru dalam dinamika politik. Isu yang digoreng dan disebarkan secara masif di media sosial dinilai sebagai upaya sistematis untuk menjatuhkan kredibilitas seorang pemimpin.
“Isu-isu ini seperti sengaja di-follow up dan diperbesar untuk membentuk persepsi negatif di tengah masyarakat. Ini bukan kritik konstruktif, tapi lebih ke upaya menjatuhkan,” tegasnya.
Sanusi juga mengingatkan bahwa ruang digital saat ini kerap dimanfaatkan untuk membentuk opini melalui informasi yang belum tentu benar. Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar.
“Kita berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi. Lakukan filter terhadap setiap informasi, jangan langsung percaya sebelum ada kejelasan,” pesannya.
Di sisi lain, ia juga menyarankan agar Bupati Aceh Timur segera memberikan klarifikasi resmi terhadap isu-isu yang beredar, serta tidak ragu menempuh jalur hukum jika diperlukan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah berkembangnya spekulasi liar.
Selain itu, Sanusi turut mengingatkan pentingnya kerja kolaboratif dalam pemerintahan. Ia berharap seluruh elemen dapat bersinergi dalam membangun Aceh Timur, tanpa membiarkan kepala daerah bekerja sendiri di tengah berbagai tantangan.
“Pemerintah harus hadir secara bersama-sama. Jangan biarkan bupati berjalan sendiri, apalagi dalam situasi yang membutuhkan solidaritas dan kerja kolektif,” tutupnya.
Dengan berbagai dinamika yang terjadi, publik kini dihadapkan pada dua sisi antara capaian kinerja yang nyata dan derasnya arus isu yang belum tentu berdasar. Di sinilah pentingnya kejernihan berpikir dan kedewasaan dalam menyikapi informasi, demi menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap kepemimpinan daerah.(**)
