Keuchik Kecewa Kepada Disdukcapil Bireuen, Data Warganya Hilang Secara Online Berimbas Kekurangan Penerimaan ADD


author photo

27 Mei 2021 - 19.28 WIB


Bireuen --- Pemerintah Desa/Gampong Pulo Lawang bersama perangkat desanya kecewa terhadap kinerja Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil(Disdukcapil) Bireuen dalam mencatat validasi secara online dari data riil jumlah total penduduk warga Gampong Pulo Lawang kecamatan Peudada, Bireuen.

Hal itu disampaikan oleh Keuchik Nazir A.Bakar Selaku Kepala Desa Gampong Pulo Lawang kepada awak media ini dalam konfrensi Pers di salah satu Warkop Cofeein. Kamis, 27-05/2021.

"Kami perangkat Desa Gampong Pulo Lawang kecewa terhadap kinerja Disdukcapil Bireuen yang sangat bobrok, malah saat kita buka jumlah data online warga kami yang tercatat di Dinas tersebut, namun banyak data warga kami keluar dan lari ke Gampong/Desa lainnya dalam kecamatan peudada juga". 

Berdasarkan jumlah total data riil warga kami Gampong Lawang sebanyak 504 jiwa, namu yang tercatat secara onlene saat kita lihat di Didisdukcapil sejumlah 50 jiwa lebih saat dibuka. Sedangkan yang jumlah data warga kami lainnya banyak lari ke Gampong/Desa ke Gampong Blang Glumpang, Alue Sijuek Peudada'. sebutnya Keuchik Nazir.

Akibat tidak validnya jumlah pencacatan kependudukan warga kami Gampong Pulo Lawang secara sistem onlene, sehingga berdampak masalahnya saat ada warga yang mau nikah terdaftar ke desa lainnya. Bukan itu saja dampaknya tidak valid data tersebut berimbas terkurangnya penerimaan Pagu Dana Desa kami Tahun Anggaran 2021 berkurang sekitar 100.000.000 juta dari penerimaan tahun sebelum nya.

Padahal jumlah riil data onlene warga Gampong Pulo lawang yang sudah kita kirimkan Disdukcapil Bireuen secara online sebagai sanggahan jumlahny sekitar 504 jiwa,tapi sekarang jumlahnya tercatat di Disdukcapil sekitar 70 jiwa saat dibuka secara online, begitu juga jumlah data yang terdata di Kementrian Keuangan Republik Indonesia jumlah datanya secara onlene juga tercatat lebih kurang 70 jiwa'.jelasnya Nazir A Bakar, Kades Pulo Lawang Peudada ini
 
Selain itu menurut keuchik Nazir, tentu juga menjadi kendala terhadap calon penerima manfaat Bansos terhadap warga Gampong Pulo Lawang menurun dan saat di cross cek secara online ada warga Desa kami juga terdaftar alamatnya domisilinya ke Desa lain, tentu ini menjadi suatu masalah besar bagi Pemerintah Desa Pulo Lawang dalam perencanaan Pembangunan Desa kedepannya yang berdasarkan jumlah jiwa penduduk". ujarnya Nazir Pemdes Pulo Lawang.

Selanjutnya Keuchik Nazir mengatakan gara gara tidak valid data pencacatan kependudukan warga kami secara onlene Disdukcapil Bireuen, hingga menimbulkan permasalahan ketertiban data yang tidak valid secara onlene'. jelasnya Kades Pulo Lawang

Padahal kami jauh jauh hari sudah melakukan upaya sanggahan atau complain terhadap ketidakberesan pendataan onlene warga kami yang telah kita lakukan ajukan perbaikan sanggahan pada Dinas Catatan Sipil  Kependudukan Bireuen pada bulan januari awal tahun 2021. 

Tapi hingga kini sudah akhir bulan Mei, belum juga indikasi akan diselesaikan untuk perbaikan pihak terkait, agar bisa diperbarui terhadap upaya jumlah  riil sanggahan oleh pencatatan kependudukan  sipil secara onlene untuk di validasi jumlah sah data warga  masyarakat kami yang berdomili di Gampong Lawang secara online, malah saat kami buka datanya secara online, malah masih ada warga data kependudukan desa kami masih tercecer ke Gampong/Desa lain.

Harapan kami perangkat Pemerintah Desa Gampong Pulo Lawang kepada Dinas terkait di Bireuen, dalam hal ini Disdukcapil untuk segera memperbaiki keabsahan data online warga kami Gampong Pulo Lawang sebagaimana mestinya. Sesuai data jumlah kependudukan yang kami kirimkan beberapa bulan yang lalu ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Bireuen, agar kedepannya tidak terjadi keresahan ditengah masyarakat berdampak terhadap permasalahan kesan negatif dari warga kepada perangkat Pemerintah Desa (Pemdes) Pulo Lawang, seakan akan ini permainan kami dari perangkat desa, saat ada warga kami yang berhak menerima bantuan program pengentasan kemiskinan, baik bansos maupun program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, dari Alokasi Dana Desa yang ditransfer dari pusat sumber APBN setiap tahun tentu berjalan berdasarkan jumlah riil data pencacatan kependudukan secara "online" yang tercatat di Disdukcapil pemerintah daerah masing masing di Indonesia'. pungkasnya Keuchik Nazir Pulo Lawang

Hingga berita ini diturunkan oleh media, belum mendapat comfirmasi dari Dinas terkait Disdukcapil Bireuen.(Iqbal)
Bagikan:
KOMENTAR