Oleh Risnawati, S.Pd (Praktisi Pendidikan Sangatta)
Jumlah kasus kematian warga terpapar Covid-19 pun terus naik. Pada periode 9-15 Mei kumulatif kasus kematian sebanyak 1.125 kasus. Kemudian pada periode 16-22 Mei kasus kematian naik menjadi 1.238 kasus. Satgas mencatat per 22 Mei persentase kasus kematian Covid-19 di Indonesia mencapai 2,78 persen.
Bagaimana tidak, selama ini terlihat pemerintah begitu tidak tegas dan cepat tanggap dalam menangani masalah Covid-19 secara serius. Bahkan masyarakat dapat menyaksikan sendiri pemandangan yang begitu menyayat hati sejak bulan Ramadhan lalu. Para wisatawan dibiarkan masuk dengan sesuka hati namun bagi masyarakat Indonesia dilarang untuk mudik.
Sebagaimana sudah di kabarkan di media berita Jakarta, CNN Indonesia -- Sebaran mutasi virus corona penyebab Covid-19 varian B1617 terus bertambah di Indonesia. Teranyar, sebanyak 13 anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Filipina yang melakukan bongkar muatan di Cilacap, Jawa Tengah, dinyatakan terpapar varian corona asal India itu.
Belasan ABK tersebut kini tengah menjalani isolasi dan perawatan di RSUD Cilacap. Pemerintah Kabupaten Cilacap lantas menindaklanjuti temuan itu dengan melakukan penelusuran kontak erat terhadap tenaga kesehatan dan pegawai RSUD Cilacap yang menangani para ABK.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan whole genome sequencing (WGS) yang dilakukan oleh Balitbangkes Kemenkes terhadap 13 anak buah kapal berkewarganegaraan Filipina yang terkonfirmasi positif Covid-19 adalah varian India B.1617.2," kata Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji, Sabtu (22/5).
Sungguh miris, di saat negara India begitu gencar-gencarnya melawan Covid-19 dan begitu banyak korban berjatuhan disana, namun dengan mudahnya negara Indonesia menerima dan tidak menutup akses bagi warga India masuk ke Indonesia. Padahal kita ketahui virus corona ini tak terlihat penularannya, sehingga berbahaya sekali, kemungkinan besar warga asing ini akan membawa virus bersamanya.
Sikap pemerintah dalam menangani pandemi corona terlalu lamban, bahkan terkesan meremehkan. Tengok saja, saat dunia ramai-ramai melakukan berbagai upaya maksimal termasuk kebijakan lockdown, pemerintah masih membuka pintu lebar-lebar untuk para wisatawan, terutama dari Cina. Pemerintah bahkan rela membayar para buzzer dan influencer demi menarik sektor pariwisata yang diharapkan bisa menambah pundi-pundi kas negara yang menipis sejak lama. Seraya terus bersikukuh menyebut bahwa Indonesia akan aman dari corona.
Ironisnya yang selalu jadi alasan adalah kepentingan rakyat banyak. Jika Indonesia benar-benar lockdown, maka terlalu banyak risikonya. Ekonomi akan mandek. Dan ujung-ujungnya, rakyatlah yang akan menderita. Begitu katanya. Akibatnya, rakyat dibiarkan dalam ketidakpastian. Edukasi dan informasi yang kurang membuat mereka mengambil sikap yang beragam. Sosialisasi protokol kesehatan yang lamban disampaikan dan setengah-setengah ditegakkan pun tak efektif membantu langkah pencegahan.
Semua ini adalah dampak sistem Kapitalis-Sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Mulai dari politik, ekonomi, sosial, hukum, dan lainnya yang terbukti telah sukses menjatuhkan Indonesia pada multi krisis. Sehingga anugerah kelebihan yang Allah beri, mulai dari SDM, SDA, posisi geopolitik dan geostrategis, tak berhasil membuat negeri ini kuat dan berdaya. Malah jadi sasaran empuk penjajahan.
Posisi rakyat di negeri ini pun mirisnya luar biasa. Jauh dari kata sejahtera. Kesehatan, pendidikan, keamanan, semua serba mahal. Rakyat bahkan harus membeli haknya kepada penguasa atau pada pengusaha. Sistem Kapitalisme membuat penguasa tidak mampu bertanggung jawab atas pengurusan terhadap rakyatnya.
Berbeda dengan paradigma kepemimpinan dan watak sistem Islam. Dalam Islam, kepemimpinan dinilai sebagai amanah berat yang berkonsekuensi surga dan neraka. Dia wajib menjadi pengurus dan penjaga umat. Seorang pemimpin pun dipandang seperti penggembala. Layaknya gembala, dia akan memelihara dan melindungi seluruh rakyat yang menjadi gembalaannya. Memperhatikan kebutuhannya, menjaga dari semua hal yang membahayakannya, dan menjamin kesejahteraannya hingga bisa tumbuh dan berkembang biak sebagaimana yang diharapkan.
"Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR al-Bukhari)
Seluruh kekayaan alam yang ada di negeri ini dan negeri Islam lainnya diatur dengan syariat, maka umat Islam akan menjadi negara yang kuat, mandiri dan memiliki ketahanan secara politik dan ekonomi. Bukan seperti sekarang, negara malah memberikannya kepada asing. Dengan demikian, negara akan dengan mudah mewujudkan layanan kebutuhan dasar baik yang bersifat individual dan publik bagi rakyatnya, secara swadaya tanpa bergantung sedikitpun pada negara lain.
Sehingga saat negara dilanda wabah penyakit, sudah terbayang negara akan mampu mengatasinya dengan kebijakan tepat dan komprehensif. Lockdown akan mudah diterapkan sebagai bagian dari pelaksanaan syariat, tanpa khawatir penolakan, tanpa halangan egoisme kelokalan dan tanpa khawatir kekurangan banyak hal.
Rakyat pun akan taat karena paham kepentingan dan merasa tenteram karena semua kebutuhannya ada dalam jaminan negara. Sementara tenaga medis akan bekerja dengan tenang karena didukung segala fasilitas yang dibutuhkan dan insentif yang sepadan dengan pengorbanan yang diberikan. Bahkan riset pun memungkinkan dengan cepat dilakukan. Hingga ditemukan obat yang tepat dan wabah pun dalam waktu cepat bisa ditaklukkan.
Selain itu seharusnya umat mulai menyadari bahwa lambannya penanganan virus corona bukan semata-mata problem teknis, namun problem sistemik. Maka, penyelesaiannya pun harus sistemik pula. Kapitalisme sekuler yang tidak mengutamakan nyawa manusia, harus diganti dengan sistem lain.
Tiada lain adalah sistem Islam. Sistem yang berasal dari Pencipta Manusia, Alam Semesta dan Kehidupan. Nabi saw. bersabda,
"Sungguh lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang Muslim." (HR an-Nasai, at-Tirmidzi dan al-Baihaqi).
Secara teknis, solusi Islam dalam mengatasi masalah wabah adalah sebagai berikut.
Pertama, Isolasi/karantina.
Rasul saw. bersabda,
"Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Jika terjadi wabah di tempat kalian berada, janganlah kalian keluar dari wilayah itu." (HR al-Bukhari).
Tindakan isolasi/karantina atas wilayah yang terkena wabah tentu dimaksudkan agar wabah tidak meluas ke daerah lain.
Pada realitasnya, karena Isolasi atau karantina tidak dilakukan dengan cepat, maka hari ini virus sudah menyebar ke seluruh provinsi. Pemerintah tetap bisa melakukan isolasi dengan melihat pergerakan virus di setiap daerah. Inilah fungsi dari penetapan zona. Agar bisa ditentukan penanganan yang tepat. Mana yang harus isolasi, dan mana yang tidak harus isolasi.
Selain itu, penguasa juga wajib untuk mensuplai berbagai kebutuhan untuk daerah yang diisolasi. Tindakan cepat isolasi/karantina cukup dilakukan di daerah terjangkit saja. Daerah lain yang tidak terjangkit bisa tetap berjalan normal dan tetap produktif. Daerah-daerah produktif itu bisa menopang daerah yang terjangkit baik dalam pemenuhan kebutuhan maupun penanggulangan wabah. Dengan begitu perekonomian secara keseluruhan tidak terdampak.
Kedua, Jaga Jarak.
Di daerah terjangkit wabah diterapkan aturan berdasarkan sabda Rasul saw.:
"Janganlah kalian mencampurkan orang yang sakit dengan yang sehat." (HR al-Bukhari).
Jaga jarak dilakukan dengan physical distancing seperti yang diterapkan oleh Amru bin 'Ash dalam menghadapi wabah Tha'un 'Umwas di Palestina kala itu dan berhasil.
Hanya saja, untuk mengetahui siapa yang sakit dan yang sehat harus dilakukan 3T (test, treatment, tracing) massal tanpa henti. Ini juga upaya yang dilakukan pemerintah hari ini dalam menangani covid selain gencar mengkampanyekan 3M.
Berbeda dengan 3M, penguasa memiliki peran utama dalam melakukan 3T. Jadi tidak bisa menyerahkan pada kesadaran individu semata. Misalnya saja, ada orang yang tidak mau melakukan tes. Ini kenapa? Bisa jadi karena biaya tes yang tidak murah. Atau bisa juga karena takut ketika dites positif, kemudian harus isolasi, sehingga dia tidak bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Inilah yang menjadi salah satu penyebab sebaran virus sulit untuk ditekan. Sebab, kecepatan dalam melakukan 3T itu menjadi kunci.
Dalam Islam, tes akan dilakukan dengan akurat secara cepat, masif, dan luas. Tidak ada biaya sedikit pun. Lalu dilakukan tracing kontak orang yang positif dan dilakukan penanganan lebih lanjut. Yang positif dirawat secara gratis ditanggung negara. Termasuk kebutuhan diri dan keluarganya selama masa perawatan pun menjadi tanggung jawab negara. Dimana negara mendapatkan pemasukan dari semua pendapatan SDA yang melimpah dan bisa juga dari aset-aset negara lainnya, tanpa bergantung pajak dan utang luar negeri.
Dengan langkah itu bisa dipisahkan antara orang yang sakit dan yang sehat. Mereka yang sehat tetap bisa menjalankan aktivitas kesehariannya. Tanpa dibayang-bayangi virus corona. Aktivitas ekonomi pun tetap produktif sekalipun menurun. Maka, mari kembali kepada hukum syariah, agar dampak pandemi Covid-19 tidak semakin parah. Dunia pun bisa kembali normal sebagaimana sebelum adanya virus.
Wallahu'alam.
