Erni Hafsoh, Ibu Rumah Tangga
Pemerintah Indonesia melangsungkan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese pada tanggal 5-7 Juni 2022. Seperti sudah menjadi tradisi bahwa perdana Menteri Australia yang baru dilantik pasti akan mengunjungi Indonesia. Kunjungan PM Australia ke-31 itu menjadi kunjungan resmi pertama yang dilakukan setelah Anthony Albanese dilantik pada 23 Mei 2022.
Dalam kunjungan kemitraan tersebut banyak membahas terkait isu-isu ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, bidang energi, dan perubahan iklim. Diperkirakan presiden Joko Widodo dan PM Anthony Albanese juga akan membahas tentang perjanjian kemitraan Ekonomi Komperhensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) yang ditandatangani pada tahun 2018.
Menurut direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri, Santo Darmosumarto, kunjungan resmi PM Australia Anthony Albanese ke Indonesia tersebut menunjukkan arti penting dari perjanjian kemitraan strategis komperhensif yang ditandatangani kedua negara pada 2018 silam. Dan juga sudah menjadi tradisi PM baru Australia untuk menjadikan Indonesia Sebagai negara asing pertama yang dikunjungi dalam rangkaian kunjungan internasional.
IA-CEPA adalah Perjanjian Ekonomi Komperhensif Indonesia-Australia. Yang dibangun berdasarkan empat pilar kepentingan termasuk ekonomi, kemanusiaan, keamanan, dan Kerjasama maritim. Termasuk juga pembentukan Kawasan perdagangan bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (AANZFTA).
IA-CEPA mulai berlaku pada 05/07/2020 dan bertujuan untuk era baru hubungan ekonomi yang lebih erat antara Australia dan Indonesia, sekaligus membuka pasar dan peluang baru untuk bisnis, produsen utama, penyedia jasa, dan investor.
Kerja Nyata Untuk Papua
Dari banyaknya isu-isu strategis yang dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut, seharusnya pemerintah juga tidak kendor dalam menanggapi persoalan Papua. Dilansir dari laman Greenleft, awalnya Selandia Baru dan Australia mendukung Belanda untuk tetap bercokol di Papua. Selandia Baru dan Australia melihat Papua sebagai kepentingan strategis untuk mempertahankan kolonialisme sebagai daerah penyangga potensi serangan dari arah Utara. Dengan kata lain mereka ingin Papua tetap menjadi sekutu Barat. Namun hal itu tidak terwujud karena Papua akhirnya menjadi bagian dari NKRI pada tahun 1963.
Problem yang terjadi di Papua tidak lepas dari pengaruh kepentingan AS. Dalam hal ini Australia sebagai negara satelit dari AS menjadi pengaman kepentingan Papua. Saat ini kita tahu bahwa penjajahan gaya baru atas Papua berupa liberalisasi undang-undang, akibatnya harta kekayaan alam yang ada di Papua tidak bisa dirasakan oleh masyarakatnya. Undang-undang yang ada sama sekali tidak berpihak kepada mereka, pembaharuan perpanjangan kontrak Freeport milik asing yang baru akan berakhir pada 2041. Dan juga Gerakan separatis Papua merdeka yang mendapat dukungan oleh negara luar termasuk Australia.
Hal ini akan terus berlangsung dalam sistem yang hanya berpusat pada kepentingan yang berdasarkan manfaat semata. Keuntungan yang didapatkan tanpa mementingkan nasib rakyatnya ini adalah ciri dari Sistem kapitalisme. Bisa dikatakan bahwa system kapitalisme adalah penyebab utama dari gagalnya pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. Dan system kapitalis lah yang menggerogoti kedaulatan bangsa.
Persoalan Papua memang tidak sederhana. Selain soal kesejahteraan dan ketidakadilan, ada kepentingan asing yang bersengkarut disana. Lantas apakah yang dibutuhkan rakyat papua dan masyarakat Indonesia pada umumnya?
Islam Mampu Menyelesaikan Masalah Papua Tanpa Campur Tangan Asing
Dalam sistem Islam, pengaturan masyarakat hanya boleh dilakukan berdasarkan hukum syara' dan keputusan yang telah diambil oleh Khalifah sebagai kepala negara. Negara atau Khilafah adalah sebagai pelindung dan juga periayah. Dan negara Islam tidak diperbolehkan untuk menjalin hubungan baik apalagi menjadi pembebek negeri kufur. Islam memandang persoalan ini terjadi karna jauhnya pemimpin negeri dari tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad, dan juga hukum syara' yang sudah Allah tetapkan dalam kitab suci Al-Qur'an.
Khilafah akan melindungi dan menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Sistem ekonomi Islam akan menjadi asas perekonomian negara. Sistem ekonomi Islam mengatur produksi, distribusi dan konsumsi, sehingga kebutuhan rakyat dapat terpenuhi. Dan negara terlibat langsung dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi setiap laki-laki kepala keluarga. Sistem ekonomi Islam juga melarang eksploitasi sumber daya alam dikuasai oleh asing. Karena pada dasarnya sumber daya alam termasuk dalam kepemilikan umum, maka negara yang akan mengatur kekayaan tersebut. Dan kemudian hasilnya akan diberikan kepada rakyat baik secara langsung mnaupun tidak langsung. Keamanan rakyatpun terjamin karena tidak ada tekanan dari asing.
Khilafah adalah negara mandiri yang mampu memanfaatkan setiap potensi yang ada dalam wilayah kekuasaannya. Tidak perlu Kerjasama dengan negara asing. Sebagai contoh, penanganan bencana kekeringan akibat kemarau panjang di jazirah Arab yang dilakukan oleh Umar bin Khatab. Saat itu Umar mengirimkan surat kepada beberapa gubernur di wilayah kekhilafahan Islam. Dia meminta mereka untuk mengirimkan bantuan makanan dan pakaian untuk menutupi kebutuhan masyarakat Hijaz. Diantara yang dikirimi surat adalah Amr bin Ash di mesir, Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam, Sa'ad bin Abi Waqqash di Irak.
Khilafah tidak hanya menerapkan sistem ekonomi saja, melainkan juga sistem yang lain seperti, sistem politik dalam dan luar negeri, sistem pergaulan, sistem pendidikan, sistem keamanan, sistem sanksi, sistem kesehatan, juga sistem lainnya yang berkaitan dengan pengaturan urusan masyarakat.
Dari Zaid bin Arqam ia berkata, Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang sekiranya kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Salah satu darinya itu lebih agung dari yang lain, yaitu kitabullah adalah tali yang Allah bentangkan dari langit ke bumi, dan keturunanku dari alhli baitku. Keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya dating menemuiku di telaga. Oleh karena itu, perhatikanlah apa yang kalian perbuat terhadap keduanya sesudahku". (Sunan Tirmidzi, Juz 5, no.hadits 3786).
Selama kita berpegang teguh pada aturan yang Allah berikan pada kita dan menjadikan Rasulullah sebagai panutan, maka tidak ada jalan masuk bagi kafir untuk menguasai negeri ini. Wallahualam bissawab.
