" Kita ingin pemerintah Aceh mengusir imigran Rohingya itu, kehadiran mereka sangat meresahkan para warga setempat "
Menurutnya, kehadiran imigran Rohingya tersebut akan menggangu stabilitas masyarakat serta memunculkan permasalahan-permasalhan lain di saat banyak nya permasalahan internal Aceh yang juga belum selesai.
" Kita ingin pemerintah Aceh baik itu eksekutif dan legislatif fokus saja dengan permasalahan di Aceh yang masih kompleks ini, baik itu permasalahan lama yang belum terselesaikan dan juga permasalahan-permasalahan baru seperti musibah banjir yang melanda beberapa daerah di Aceh, dan lain sebagainya," ungkap Azizi.
Azizi mengungkapkan bahwa jangan membawa-bawa HAM. disaat HAM masyarakat Aceh sendiri saja belum di penuhi dengan baik oleh pemerintah Aceh.
" Selain itu, Perlu diingat, Indonesia belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi. Oleh karena itu jangan jadikan Aceh seperti rumah panti asuhan, apalagi kita belum tau latar belakang para imigran itu kesini, "sambungnya.
Ia juga menambahkan bahwa selain itu, pemerintah Aceh juga harus mengusir UNHCN dari Serambi Meukah ini karena terindikasi terlibat dan ingin menjadikan Aceh sebagai proyek operasi dan objek tertentu dengan kehadiran para imigran Rohingya tersebut.
Azizi mengungkapkan, bahwa pihaknya akan terus menyuarakan ini kepada pemerintah Aceh hingga pemerintah Aceh mendengarkan dan merealisasikan apa yang mereka minta tersebut.
"Kami akan terus menyuarakan ini. Hari ini kita sudah turun aksi, dan kita akan terus suarakan ini sampai di dengar oleh pemerintah Aceh. Kita ingin yang kita suarakan ini di dengar dan di laksanakan oleh pemerintah Aceh," tutupnya.(**)
