Oleh: Masrurin,S.Sos
Pemerintah provinsi Kalimantan Timur akan segera memanggil pihak Pertamina untuk meminta klarifikasi terkait keluhan masyarakat atas dugaan BBM bermasalah yang beredar. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, saat melakukan kunjungan ke kantor Bersama Samsat Samarinda, pada selasa (8/4/2025)
Menurutnya pemanggilan tersebut ditujukan untuk mendapatkan kejelasan mengenai kualitas BBM, khususnya jenis pertamax yang belakangan ini ramai dikeluhkan publik. Sebelumnya, Rudy Mas'ud juga menjelaskan bahwa inspeksi mendadak (sidak) yang melakukan pihaknya pada hari sebelumnya hanya sebatas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Adapun DPRD Kaltim juga telah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RPD) pada Rabu (9/4/2025) dengan menghadirkan pihak Pertamina. Rapat ini bertujuan untuk meminta kejelasan atas dugaan BBM oplosan yang diduga menyebabkan bangak kendaraan mengalami masalah mesin seperti berebet.
Seorang pengendara asal Tenggarong Seberang hanya bisa geleng-geleng kepala, saat motor matic-nya gagal menembus jalur menuju Kubar pada hari pertama Idulfitri, 31 Maret 2025. Mesin motor brebet, lalu mati di tengah perjalanan jadi keluhan utama. Di dalam tangki, BBM terlihat keruh dan berbusa, seperti telah bercampur air.
Dugaan kuat mengarah pada BBM dijual saat momen mudik dan libur Lebaran, terkontaminasi air. Isu ini mencuat lewat video berdurasi satu menit dua detik yang diunggah akun Facebook Muhammad Surya. Video itu memperlihatkan isi tangki mobil yang tampak keruh. Pengunggah mengklaim membeli pertamax dari SPBU di Tenggarong Seberang. Sejak saat itu, aduan serupa bermunculan di media sosial dan memantik kekhawatiran masyarakat. (Kaltim Pos, 7/4/2025)
Idul fitri sudah hampir dua pekan lalu tapi sampai saat ini masih banyak orang-orang terdekat yang mengalami kejadian yang serupa. Kerabat dan teman ada yang sampai harus ganti tangki mobil karena memang kondisinya yang tidak memingkinkan jika tidak ganti tangki. Selain itu, motor nya juga yang mengalami kejadian serupa harus mengosongkan tangkinya dan harus dibersihkan.
Dari beberapa yang mengalami mereka mendapatkan penjelasan dari bengkel bahwa mobil mereka tercemar pertalite oplosan, pengeluaran lebaran yang sudah banyak ditambah lagi harus mengalokasikan tangki mobil sungguh yang dirasakan masyarakat hanya mengelus dada.
Pengamat Komunikasi daru Universitas Mulawarman yakni Silviana Purwanti memberikan sorotan terhadap cara oemerintah dan lembaga terkait menangani komunikasi krisis dalam menanggapi keresahan publik terkait kasus motor tersendat atau berebet.
Ketika masyarakat mengeluh dan merasa ada yang tidak beres, lalu dibalas dengan pernyataan bahwa "semua sudah sesuai standar". Tapi tanpa penjelasan tekhnis atau langkah investigasi yang terbuka, itu bisa membuat publik makin enggak percaya" jelasnya.
Menurutnya instansi yang terlibat seharusnya tidak hanya memberikan klarifikasi sepihak. Melainkan juga membuka ruang dialog yang inklusif. Sebab, persoalan ini bukan hanya menyangkut mesin kendaraan, tetapi juga menyangkut rasa aman dan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.
Penangangan dan layanan pemerintah hari ini terhadap urusan publik sangat minimalis. Kepercayaan buplik akhirnya menjadi semakin rendah. Inilah layanan penguasa dalam sistem demokrasi kapitalis sekuler yang tidak berpihak sama sekali dengan masyarakat.
Pejabat merupakan pihak yang memiliki wewenang mengurus rakyat sehingga seharusnya kalimat-kalimat yang mereka sampaikan memberi ketenangan pada rakyat, menyelesaikan persoalan negara, dan menggambarkan tanggung jawabnya sebagai pihak yang memiliki amanah mengurus rakyat.
Lebih-lebih ketika pejabat tidak memenuhi kapabilitas sebagai pengurus rakyat, komunikasi yang dibangun makin tidak solutif layaknya sosok negarawan. Yang ada hanyalah pernyataan-pernyataan yang tidak relevan dengan persoalan yang terjadi. Jangankan menjadi solusi, nyambung saja tidak. Akhirnya persoalan rakyat tidak terselesaikan. Sebaliknya, malah menumpuk hingga menggunung, bahkan tinggal menunggu waktu untuk “meledak” dalam bentuk aksi massa.
Sedangkan di dalam Islam, penguasa adalah raa’in (pengurus rakyat) dan junnah (perisai pelindung) yang menerapkan syariat Islam untuk mengatur masyarakat dan menyelesaikan persoalan mereka. Rasulullah saw. bersabda, “Imam adalah raa’in (gembala/pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”(HR Bukhari). Rasulullah saw. juga bersabda, “Sesungguhnya imam/khalifah adalah perisai, orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung.” (HR Muslim).
Ketakwaan individu, kontrol masyarakat dan aturan Negara akan menjaga individu, instansi dan pemerintah akan jauh dari maksiat, berbuat kecurangan maupun dzalim pada masyarakatnya.
Wallahualam Bissowab
