Yang lebih membingungkan, total realisasi anggaran mencapai Rp603.200.000. Besaran tersebut digunakan untuk sejumlah kegiatan seperti pengembangan perpustakaan sebesar Rp213.100.000, administrasi kegiatan satuan pendidikan Rp157.662.000, serta pemeliharaan sarana prasarana Rp117.936.000. Namun, tidak ada satu rupiah pun dialokasikan untuk proses pembelajaran dan penerimaan siswa baru kegiatan yang seharusnya menjadi denyut utama aktivitas pendidikan.
Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah Bakhtiar, justru melempar bola panas ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie. Melalui sambungan WhatsApp, Bakhtiar menyarankan agar konfirmasi langsung dilayangkan kepada Pak Azmi dari Dinas Pendidikan, yang menurutnya turut menyusun perencanaan dan penggunaan dana BOS.
“Kami sudah diaudit BPK RI Perwakilan Aceh dan Inspektorat Kabupaten Pidie, tidak ada temuan,” ujar Bakhtiar, seolah ingin menutup ruang diskusi.
Namun, masyarakat patut bertanya: apakah tidak adanya temuan berarti tidak adanya kejanggalan? Mengapa kegiatan fundamental seperti pembelajaran tidak dianggarkan? Dan jika memang tidak menggunakan dana BOS, dari mana sumber anggarannya?
Transparansi dan akuntabilitas adalah ruh pengelolaan dana publik. Laporan yang tidak menyertakan kegiatan vital justru membuka ruang spekulasi bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Jika memang semua sesuai aturan, mengapa kepala sekolah enggan menjawab langsung dan justru mengalihkan ke pihak lain?
Publik menunggu klarifikasi. Bukan saling lempar tanggung jawab. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya angka di atas kertas, tapi mutu pendidikan anak-anak bangsa.(Ak)
